Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Good Governance dan Pembangunan Daerah dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Study Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo

GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan · Vol. 2 No. 1 (2016) · hlm. 63–80

DOI
10.31947/jgov.v2i1.1129
ISSN
1979-5645, 1979-5645
Terbit
2016-11-11
Penerbit
Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas
Bahasa
en

Abstrak

Good Governance dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya pergeseran dari rule government ke good government (Ryaas Rasyid; 1998), yakni proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen masyarakat. Konsep ini memiliki relasi yang sangat signifikan dengan demokratisasi, untuk mewujudkan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyatnya. Otonomi daerah pun juga merupakan konsekuensi logisnya dalam negara kesatuan seperti Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

11 penulis · 17 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Andi Lukman IrwanAfiliasi tidak diketahui1
Andi Asnaldi TrisetiaAfiliasi tidak diketahui1
Faried AliAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad AnsariUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Hasrat Arief SalehAfiliasi tidak diketahui1
Ermita SavitryAfiliasi tidak diketahui1
Andi Gau KadirAfiliasi tidak diketahui1
Irmaya SuciAfiliasi tidak diketahui1
Juanda NawawiAfiliasi tidak diketahui1
Ika MonikaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Good Governance dan Pembangunan Daerah  dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Study Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Arifin, Indar</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">good governance</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pembangunan daerah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">nilai lokal</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">birokrasi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Good Governance dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya pergeseran dari rule government ke good government (Ryaas Rasyid; 1998), yakni proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen masyarakat. Konsep ini memiliki relasi yang sangat signifikan dengan demokratisasi, untuk mewujudkan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyatnya. Otonomi daerah pun juga merupakan konsekuensi logisnya dalam negara kesatuan seperti Indonesia. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas</dc:publisher>
	<dc:date>2016-11-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1129</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jgov.v2i1.1129</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2009); 63-80</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jgov.v2i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1129/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan</dc:rights>
</oai_dc:dc>