Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar

GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan · Vol. 5 No. 1 (2017) · hlm. 37–46

DOI
10.31947/jgov.v5i1.1277
ISSN
1979-5645, 1979-5645
Terbit
2017-01-04
Penerbit
Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas
Bahasa
en

Abstrak

Abstract: This study aims to identify and analyze the implementation of spatial policy on integrated regional higher education in the district Tamalanrea, Makassar and factors affecting anything what the policy implementation. Qualitative analysis technique that analyzed data is the data of circumstances or events that occur in the field and is also supported with the help of primary data derived from interviews, the questions, the responses of the informan and literature study based on the indicators specified in the study. Based on the results of the study indicate that the government has issued a policy in the form of local regulations Makassar No. 6 of 2006 on Spatial Planning from 2005 to 2015 to split Makassar Makassar to several regions. Especially the area of higher education integrated in the district Tamalanrea Makassar city in the process of implementation can not be realized well. This is due to the absence of a special program created by the government in achieving higher education area corresponding existing goals.Keywords: policy, regional, education Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea, kota Makassar dan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data dari situasi- situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan- pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015 untuk membagi kota Makassar kebeberapa kawasan. Terkhusus kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea kota Makassar dalam proses pengimplementasiannya tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya program khusus yang dibuat oleh pemerintah dalam mewujudkan kawasan pendidikan tinggi sesuai tujuan yang ada.Kata kunci: kebijakan, kawasan, pendidikan

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

30 penulis · 53 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Politeknik Negeri Cilacap
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rabina YunusAfiliasi tidak diketahui3
Nurlinah NurlinahAfiliasi tidak diketahui2
Suhardiman SyamsuAfiliasi tidak diketahui2
ashar prawitnoAfiliasi tidak diketahui2
Andi Lukman IrwanAfiliasi tidak diketahui2
Masita Hi. ModimAfiliasi tidak diketahui2
Zahra Adya RachmanAfiliasi tidak diketahui2
Andi MamuAfiliasi tidak diketahui1
Rahmatullah RahmatullahAfiliasi tidak diketahui1
Hugo ItamarAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Amril Pratama PutraAfiliasi tidak diketahui1
Adithia Anbar PerkasaAfiliasi tidak diketahui1
Evy UrmilasariAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Rijal RAfiliasi tidak diketahui1
Andi MurfhiAfiliasi tidak diketahui1
Andi Muhammad AdeAfiliasi tidak diketahui1
Haryono HaryonoAfiliasi tidak diketahui1
Noor Gemilang SiradjaAfiliasi tidak diketahui1
Mulyadi MulyadiAfiliasi tidak diketahui1
Irwan TaslimAfiliasi tidak diketahui1
Sulfiati FAfiliasi tidak diketahui1
Faried AliAfiliasi tidak diketahui1
Kamarunddin SingkaAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Chaeroel AnsarAfiliasi tidak diketahui1
Afni AmiruddinAfiliasi tidak diketahui1
Muh. RezkyAfiliasi tidak diketahui1
Rahmat HidayatPoliteknik Negeri Cilacap1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 5 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan  Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Akbar, Kurniawan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Alam, Andi Samsu</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rusli, Andi Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">policy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">regional</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">education</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract: This study aims to identify and analyze the implementation of spatial policy on integrated regional higher education in the district Tamalanrea, Makassar and factors affecting anything what the policy implementation. Qualitative analysis technique that analyzed data is the data of circumstances or events that occur in the field and is also supported with the help of primary data derived from interviews, the questions, the responses of the informan and literature study based on the indicators specified in the study. Based on the results of the study indicate that the government has issued a policy in the form of local regulations Makassar No. 6 of 2006 on Spatial Planning from 2005 to 2015 to split Makassar Makassar to several regions. Especially the area of higher education integrated in the district Tamalanrea Makassar city in the process of implementation can not be realized well. This is due to the absence of a special program created by the government in achieving higher education area corresponding existing goals.Keywords: policy, regional, education Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea, kota Makassar dan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data dari situasi- situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan- pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015 untuk membagi kota Makassar kebeberapa kawasan. Terkhusus kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea kota Makassar dalam proses pengimplementasiannya tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya program khusus yang dibuat oleh pemerintah dalam mewujudkan kawasan pendidikan tinggi sesuai tujuan yang ada.Kata kunci: kebijakan, kawasan, pendidikan</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas</dc:publisher>
	<dc:date>2017-01-04</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1277</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jgov.v5i1.1277</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2012); 37-46</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>1979-5645</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jgov.v5i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1277/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2017 GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan</dc:rights>
</oai_dc:dc>