Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat

JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) · Vol. ume (2015) · hlm. 17–39

DOI
10.31947/jakpp.v1i1.46
ISSN
2527-6476, 2460-6162
Terbit
2015-07-21
Penerbit
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS
Bahasa
en

Abstrak

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga berimplikasi pada prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dilaksanakan dengan baik dengan melihat pada indikator manajemen keuangan, manajemen respons dan kekuatan institusi. Inilah aspek penting yang harus diperbaiki melalui agenda reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga menemukan indikator penting yang dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki prinsip akuntabilitas ini adalah kesediaan berubah untuk menjadi lebih baik. Inilah dasar reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan. Namun, dalam proses reformasi birokrasi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar justru hanya menguatkan aspek kelembagaan dan pengaturan tanpa melihat kebutuhan masyarakat yang berkembang. Penelitian ini menyimpulkan pemerintah daerah cenderung menggunakan paradigma administrasi publik lama ketimbang paradigma manajemen publik baru. Kata kunci: Akuntabilitas, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Publik BaruAbstract: This study aims to investigate the implementation of the principle of public accountability in local governance. Public accountability is a basic principle in the implementation of good governance and also has implications for the principle of transparency, effectiveness, efficiency and participation. This study found that public accountability in governance has not been implemented properly by looking at the indicators of financial management, response management and the strength of the institution. These factors are important aspects that should be improved through bureaucratic reform agenda in which has been implemented by local government, especially at provincial and district levels. In addition, the study also found the degree of willingness of local governments to change for the better system can improve the accountability principle. This is the basis of bureaucratic reform is now implemented. However, in the process of bureaucratic reform which was conducted by the West Sumatra Provincial Government and the Regency of Tanah Datar only strengthen the institutional aspects and settings but ignore the expectations of the community. This study concluded local governments tend to use the old paradigm of public administration rather than new public management paradigmKey words: Accountability, Bureaucracy Reform, New Public Management

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

6 penulis · 9 tautan kepenulisan bersama · 5 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  • Andalas University
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Imam RobandiInstitut Teknologi Sepuluh Nopember1
Eko Mulyanto YuniarnoInstitut Teknologi Sepuluh Nopember1
Muhamad TaufikState University of Semarang1
Suryana Bayu WijayaState University of Semarang1
Syahid Tri Kusuma Wijaya AL MuhyiState University of Semarang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Rizal, Yose</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Akuntabilitas</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Reformasi Birokrasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Manajemen Publik Baru</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga berimplikasi pada prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dilaksanakan dengan baik dengan melihat pada indikator manajemen keuangan, manajemen respons dan kekuatan institusi. Inilah aspek penting yang harus diperbaiki melalui agenda reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga menemukan indikator penting yang dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki prinsip akuntabilitas ini adalah kesediaan berubah untuk menjadi lebih baik. Inilah dasar reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan. Namun, dalam proses reformasi birokrasi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar justru hanya menguatkan aspek kelembagaan dan pengaturan  tanpa melihat kebutuhan masyarakat yang berkembang. Penelitian ini menyimpulkan pemerintah daerah cenderung menggunakan paradigma administrasi publik lama ketimbang paradigma manajemen publik baru. Kata kunci : Akuntabilitas, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Publik BaruAbstract : This study aims to investigate the implementation of the principle of public accountability in local governance. Public accountability is a basic principle in the implementation of good governance and also has implications for the principle of transparency, effectiveness, efficiency and participation. This study found that public accountability in governance has not been implemented properly by looking at the indicators of financial management, response management and the strength of the institution. These factors are important aspects that should be improved through bureaucratic reform agenda in which has been implemented by local government, especially at provincial and district levels. In addition, the study also found the degree of willingness of local governments to change for the better system can improve the accountability principle. This is the basis of bureaucratic reform is now implemented. However, in the process of bureaucratic reform which was conducted by the West Sumatra Provincial Government and the Regency of Tanah Datar only strengthen the institutional aspects and settings but ignore the expectations of the community. This study concluded local governments tend to use the old paradigm of public administration rather than new public management paradigmKey words : Accountability, Bureaucracy Reform, New Public Management</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS</dc:publisher>
	<dc:date>2015-07-21</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/46</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jakpp.v1i1.46</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan &amp; Pelayanan Publik); Volume 1 Number 1, July 2015; 17-39</dc:source>
	<dc:source>2527-6476</dc:source>
	<dc:source>2460-6162</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jakpp.v1i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/46/41</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2015 JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan &amp; Pelayanan Publik</dc:rights>
</oai_dc:dc>