Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)

JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) · Vol. ume (2016) · hlm. 209–218

DOI
10.31947/jakpp.v1i2.1037
ISSN
2527-6476, 2460-6162
Terbit
2016-09-29
Penerbit
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS
Bahasa
en

Abstrak

Perumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui tim perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) aktor pada tim perumus kebijakan terutama pemerintah daerah dan LSM memiliki posisi yang seimbang. (2) fungsi jaringan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan dengan baik. (5) pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7) strategi riset menjadi kunci LSM mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah dan hutan adat. Terdapat kelemahan pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus. Meskipun demikian, LSM nampak berhasil menjembatani kepentingan masyarakat adat namun penempatan Labbiriyah (Camat Kajang) sebagai satu-satunya pemangku adat pada tim perumus kurang tepat karena Labbiriyah cenderung merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah dari pada kepentingan masyarakat adat pada proses perumusan kebijakan

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

8 penulis · 9 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Pattimura
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Novayanti Sopia RukmanaAfiliasi tidak diketahui1
Saiful SaifulUniversitas Pattimura1
Muhammad AkbarAfiliasi tidak diketahui1
Asriani BasirAfiliasi tidak diketahui1
Sukmawati SukmawatiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Hidayat, Andi Rahmat</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Alwi, Alwi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Susanti, Gita</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Jaringan kebijakan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">aktor</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">formulasi kebijakan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">adat ammatoa</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Perumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui tim perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui  pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) aktor pada tim perumus kebijakan terutama pemerintah daerah dan LSM memiliki posisi yang seimbang. (2) fungsi jaringan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan dengan baik. (5) pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7) strategi riset menjadi kunci LSM mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah dan hutan adat. Terdapat kelemahan  pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus. Meskipun demikian, LSM nampak berhasil menjembatani kepentingan masyarakat adat namun penempatan Labbiriyah (Camat Kajang) sebagai satu-satunya pemangku adat pada tim perumus kurang tepat karena Labbiriyah cenderung merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah dari pada kepentingan masyarakat adat pada proses perumusan kebijakan</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS</dc:publisher>
	<dc:date>2016-09-29</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1037</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jakpp.v1i2.1037</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan &amp; Pelayanan Publik); Volume 1 Number 2, Desember 2015; 209-218</dc:source>
	<dc:source>2527-6476</dc:source>
	<dc:source>2460-6162</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jakpp.v1i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1037/651</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan &amp; Pelayanan Publik</dc:rights>
</oai_dc:dc>