Jurnal
Tanpa peringkat SINTA
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) · Vol. ume (2017) · hlm. 1–13
ISSN 2527-6476, 2460-6162
Terbit 2017-07-01
Penerbit Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS
Bahasa en
Abstrak
Kajian ini mengangkat tentang implementasi kebijakan Pemerintah daerah otonomi terhadap standar pelayanan minimal (SPM), karena dalam menyelenggarakan system otonomi daerah adalah merupakan kewenangannya terhadap daerah otonomi, kecuali urusan pemerintahan yang di atur dengan Undang-Undang hal ini ditentukan oleh urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan u rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU No. 32/2004, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah: (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi,(5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Ini berarti bidang-bidang lain diluar 6 bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Dalam rangka untuk merealisasi otonomi daerah yang luas dan nyata pemerintahan daerah yang tanggap, mampu dan mempunyai kinerja terhadap system standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepada publik.
Jaringan kolaborasi para penulis
Belum ada rekan penulis di Melola.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Umar, Zulkarnain</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">implementasi kebijakan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">kebijakan publik</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">standar pelayanan minimal</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Kajian ini mengangkat tentang implementasi kebijakan Pemerintah daerah otonomi terhadap standar pelayanan minimal (SPM), karena dalam menyelenggarakan system otonomi daerah adalah merupakan kewenangannya terhadap daerah otonomi, kecuali urusan pemerintahan yang di atur dengan Undang-Undang hal ini ditentukan oleh urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan u rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU No. 32/2004, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi,(5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Ini berarti bidang-bidang lain diluar 6 bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Dalam rangka untuk merealisasi otonomi daerah yang luas dan nyata pemerintahan daerah yang tanggap, mampu dan mempunyai kinerja terhadap system standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepada publik.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS</dc:publisher>
<dc:date>2017-07-01</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4068</dc:identifier>
<dc:identifier>10.31947/jakpp.v3i1.4068</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik); Volume 3 Number 1, June 2017; 1-13</dc:source>
<dc:source>2527-6476</dc:source>
<dc:source>2460-6162</dc:source>
<dc:source>10.31947/jakpp.v3i1</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4068/2330</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2018 JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Terindeks
lewat DOI
9 sitasi
Crossref
Tidak ditemukan
Jumlah menurut tiap indeks pada 8 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
Sitasi artikel ini
APA 7
Umar, Z. (2017). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), ume, 1–13. https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4068
Salin
IEEE
Z. Umar, “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH,” JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), vol. ume, pp. 1–13, 2017, doi: 10.31947/jakpp.v3i1.4068.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.