Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Kewenangan Pengelolaan Pasar Terong di Makassar

JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) · Vol. ume (2016) · hlm. 192–202

DOI
10.31947/jakpp.v2i2.4101
ISSN
2527-6476, 2460-6162
Terbit
2016-12-31
Penerbit
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS
Bahasa
en

Abstrak

AbstrakPenelitian ini untuk mengidentifikasi kewenangan Pemerintahan Kota Makassar selama dua periode dalam pengelolaan pasar tradisional yang mengalami penurunan kualitas dibandingkan pasar modern. Kewenangan pemerintah sangat berpengaruh pada pemberdayaan di pasar Terong. Metode yang digunakan bersifat komparatif melalui tradisi kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dalam pemgelolaan Pasar Terong dari dua periode pemerintahan tidak hanya memiliki kesamaan baik dalam kewenangan atribusi yang merujuk pada undang undang, atau pada dampak kewenangan berupa revitalisasi Pasar Terong. Akan tetapi juga memiliki perbedaan dari segi kewenangan delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada satuan kerja yang menelolanya.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

8 penulis · 12 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • Cenderawasih University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muh. Alif Fauzan SyahAfiliasi tidak diketahui1
Muh. Alif Fauzan SyahHasanuddin University1
Muhammad Imran ImranHasanuddin University1
M. Yusuf SamadHasanuddin University1
Armin ArsyadHasanuddin University1
Longga KogoyaCenderawasih University1
Muhammad MuhammadHasanuddin University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kewenangan Pengelolaan Pasar Terong di Makassar</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Kambo, Gustiana A.</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kata kunci</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemerintah daerah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pasar Tradisional.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">AbstrakPenelitian ini untuk mengidentifikasi kewenangan Pemerintahan Kota Makassar selama dua periode dalam  pengelolaan pasar tradisional yang mengalami  penurunan kualitas dibandingkan pasar modern. Kewenangan pemerintah sangat berpengaruh pada pemberdayaan di  pasar Terong. Metode yang digunakan bersifat komparatif melalui tradisi kualitatif.  Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dalam pemgelolaan Pasar Terong dari dua periode pemerintahan tidak hanya memiliki kesamaan baik  dalam kewenangan atribusi yang merujuk pada undang undang, atau pada dampak kewenangan berupa revitalisasi Pasar Terong.  Akan tetapi juga memiliki perbedaan dari segi kewenangan delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada satuan kerja yang menelolanya. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS</dc:publisher>
	<dc:date>2016-12-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4101</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31947/jakpp.v2i2.4101</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan &amp; Pelayanan Publik); Volume 2 Number 2, December 2016; 192-202</dc:source>
	<dc:source>2527-6476</dc:source>
	<dc:source>2460-6162</dc:source>
	<dc:source>10.31947/jakpp.v2i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4101/2353</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2018 JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan &amp; Pelayanan Publik</dc:rights>
</oai_dc:dc>