Jurnal
Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024
Journal of Indonesian Social Studies Education · Vol. 3 No. 1 (2025) · hlm. 63–72
Terbit 2025-03-25
Penerbit Universitas Negeri Semarang
Bahasa eng
Abstrak
Penelitian ini menyelidiki aspek-aspek kewajiban hukum yang terkait dengan kepatuhan terhadap batas minimal tersebut. Pertama, penelitian membahas dasar hukum yang mendukung kebijakan ini, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilihan umum dan kesetaraan gender. Hal ini membantu memahami landasan hukum yang melandasi kebijakan tersebut dan potensi konsekuensi hukum bagi partai politik yang melanggar batas minimal. Analisis juga mencakup peran lembaga penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian mengungkapkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap representasi politik dan pemberdayaan perempuan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana kehadiran lebih banyak perempuan dalam arena politik dapat mempengaruhi agenda kebijakan, dinamika kekuasaan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Melalui tinjauan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi struktur politik dan sosial masyarakat, serta upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks politik. Implikasi kebijakan ini juga dieksplorasi dalam konteks perubahan budaya dan sosial yang lebih luas.
Jaringan kolaborasi para penulis
14 penulis ·
28 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Cenderawasih University Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/JISSE/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Sahira, Emilia</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Qomaini, Ismail Eri</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Kusdarini, Eny </dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">legal implications </dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">30% Female Representation </dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">legislative election</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini menyelidiki aspek-aspek kewajiban hukum yang terkait dengan kepatuhan terhadap batas minimal tersebut. Pertama, penelitian membahas dasar hukum yang mendukung kebijakan ini, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilihan umum dan kesetaraan gender. Hal ini membantu memahami landasan hukum yang melandasi kebijakan tersebut dan potensi konsekuensi hukum bagi partai politik yang melanggar batas minimal. Analisis juga mencakup peran lembaga penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian mengungkapkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap representasi politik dan pemberdayaan perempuan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana kehadiran lebih banyak perempuan dalam arena politik dapat mempengaruhi agenda kebijakan, dinamika kekuasaan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Melalui tinjauan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi struktur politik dan sosial masyarakat, serta upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks politik. Implikasi kebijakan ini juga dieksplorasi dalam konteks perubahan budaya dan sosial yang lebih luas.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
<dc:date>2025-03-25</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/JISSE/article/view/6303</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Journal of Indonesian Social Studies Education; Vol. 3 No. 1 (2025): Volume 3 Nomor 1 Maret 2025; 63-72</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/JISSE/article/view/6303/3369</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Journal of Indonesian Social Studies Education</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Belum diperiksa
Crossref
Tidak ditemukan
Jumlah menurut tiap indeks pada 9 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
Sitasi artikel ini
APA 7
Sahira, E., Qomaini, I. E., & Kusdarini, E. (2025). Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Journal of Indonesian Social Studies Education, 3(1), 63–72. https://journal.unnes.ac.id/journals/JISSE/article/view/6303
Salin
IEEE
E. Sahira, I. E. Qomaini, and E. Kusdarini, “Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024,” Journal of Indonesian Social Studies Education, vol. 3, no. 1, pp. 63–72, 2025.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.