Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Journal of Indonesian Social Studies Education · Vol. 3 No. 1 (2025) · hlm. 63–72

Terbit
2025-03-25
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki aspek-aspek kewajiban hukum yang terkait dengan kepatuhan terhadap batas minimal tersebut. Pertama, penelitian membahas dasar hukum yang mendukung kebijakan ini, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilihan umum dan kesetaraan gender. Hal ini membantu memahami landasan hukum yang melandasi kebijakan tersebut dan potensi konsekuensi hukum bagi partai politik yang melanggar batas minimal. Analisis juga mencakup peran lembaga penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian mengungkapkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap representasi politik dan pemberdayaan perempuan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana kehadiran lebih banyak perempuan dalam arena politik dapat mempengaruhi agenda kebijakan, dinamika kekuasaan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Melalui tinjauan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi struktur politik dan sosial masyarakat, serta upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks politik. Implikasi kebijakan ini juga dieksplorasi dalam konteks perubahan budaya dan sosial yang lebih luas.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

14 penulis · 28 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Cenderawasih University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sunarso SunarsoAfiliasi tidak diketahui2
Nurdiyana NurdiyanaAfiliasi tidak diketahui2
Iqbal ArpannudinAfiliasi tidak diketahui1
Nur Rohim YunusAfiliasi tidak diketahui1
Wuri WuryandaniAfiliasi tidak diketahui1
Setiati WidihastutiAfiliasi tidak diketahui1
Alil RinenggoAfiliasi tidak diketahui1
Suharno SuharnoCenderawasih University1
Nasiwan NasiwanAfiliasi tidak diketahui1
Puji Wulandari KuncorowatiAfiliasi tidak diketahui1
Ali Masykur FathurrahmanAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/JISSE/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Sahira, Emilia</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Qomaini, Ismail Eri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Kusdarini, Eny </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">legal implications  </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">30% Female Representation </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">legislative election</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini menyelidiki aspek-aspek kewajiban hukum yang terkait dengan kepatuhan terhadap batas minimal tersebut. Pertama, penelitian membahas dasar hukum yang mendukung kebijakan ini, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilihan umum dan kesetaraan gender. Hal ini membantu memahami landasan hukum yang melandasi kebijakan tersebut dan potensi konsekuensi hukum bagi partai politik yang melanggar batas minimal. Analisis juga mencakup peran lembaga penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian mengungkapkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap representasi politik dan pemberdayaan perempuan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana kehadiran lebih banyak perempuan dalam arena politik dapat mempengaruhi agenda kebijakan, dinamika kekuasaan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Melalui tinjauan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi struktur politik dan sosial masyarakat, serta upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks politik. Implikasi kebijakan ini juga dieksplorasi dalam konteks perubahan budaya dan sosial yang lebih luas.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2025-03-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/JISSE/article/view/6303</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Journal of Indonesian Social Studies Education; Vol. 3 No. 1 (2025): Volume 3 Nomor 1 Maret 2025; 63-72</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/JISSE/article/view/6303/3369</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Journal of Indonesian Social Studies Education</dc:rights>
</oai_dc:dc>