INTEGRITAS MORAL WAJIB PAJAK, PEMILIHAN BENTUK BADAN USAHA, DAN PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah integritas moral wajib pajak, pemilihan bentuk badan usaha, dan pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap tindakan penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh pedagang pasar yang menjadi pelaku UMKM di Surakarta. Sampelnya adalah 83 pedagang pasar di 12 pasar tradisional di Kota Surakarta. Alat analisis menggunakan analisis deskriptif dan linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa integritas moral wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak, pemilihan bentuk badan usaha tidak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak, pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak, dan secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Sehingga antara harus dijalin kerjasama dari KPP Pratama Kota Surakarta dengan dinas koperasi dan UMKM guna menekan jumlah terjadinya tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku UMKM.The purpose of this study was to determine that whether tax payers moral integrity, form of bussiness entity selection, and knowledge of tax is partially or simultaneously toward tax avoidance action. Populations of this study are all of traditional market seller who become an UMKM’s doer in Surakarta. Sample of this study are 83 respondent in 12 traditional market at Surakarta. Test equipment used is descriptive analysis and linear regression. Result of this study showed that: tax payers moral integrity partially had affect on the tax avoidance action. Form of business Entity selection doesn’t had affect on tax avoidance action. Knowledge of tax partially had affect on tax avoidance action. And tax payers moral integrity, Form of business entity selection, and knowledge of tax simultaneously had an affect on tax avoidance action. So it should encourage cooperation between the KPP Pratama Surakarta and the department of cooperatives and UMKMs in order to reduce the amount of tax avoidance measures to increase tax revenues from UMKMs.