Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Memahami Tanggung Jawab Indonesia yang Menimbulkan Transfrontier Pollution dari Kabut Asap Kebakaran apabila Ditinjau dari Prespektif Hukum Internasional

Annual Review of Legal Studies · Vol. 2 No. 1 (2025) · hlm. 29–60

DOI
10.15294/arls.vol2i1.14590
ISSN
3047-7875, 3047-7581
Terbit
2025-01-31
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Pencemaran lintas negara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya berdampak negatif pada wilayah domestik, melainkan juga meluas ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Deforestasi yang masif, mencapai sekitar 72% dari total luas hutan asli dan berlanjut dengan laju 1,8 juta hektar per tahun, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama emisi karbon global. Masalah kebakaran hutan ini telah menjadi isu nasional yang mendesak, menuntut perhatian serius dari pemerintah dan kerja sama yang kuat di tingkat regional ASEAN. Penelitian ini menganalisis secara mendalam tanggung jawab hukum internasional negara, khususnya Indonesia, dalam mencegah terjadinya pencemaran lintas negara akibat kebakaran hutan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengacu pada berbagai sumber hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Indonesia telah memenuhi kewajibannya dalam konteks hukum internasional. ASEAN telah mencanangkan beberapa inisiatif untuk mengatasi permasalahan kabut asap lintas negara, salah satunya adalah Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (AATHP). Melalui ratifikasi perjanjian ini, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam upaya pengendalian kebakaran hutan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya mitigasi seperti pengeboman udara dan teknologi modifikasi cuaca, serta koordinasi lintas sektor, penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Implementasi yang konsisten terhadap ketentuan hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,serta norma-norma hukum internasional menjadi kunci dalam mengatasi pencemaran pencemaran lintas negara secara efektif.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 129 tautan kepenulisan bersama · 32 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Universitas Battuta
  • Universitas Halu Oleo
  • Fatoni University
  • Southern Taiwan University of Science and Technology
  • Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
  • Singapore Management University
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Bintang Rafli AnantaState University of Semarang2
La Ode Muhammad IchsanUniversitas Halu Oleo2
Dede IndraswaraState University of Semarang1
Nurul FibriantiState University of Semarang1
R. Benny RiyantoState University of Semarang1
Karsinah KarsinahState University of Semarang1
Zainurohmah ZainurohmahState University of Semarang1
Galih Niken Anggoto SulaksmiState University of Semarang1
Bayangsari WedhatamiState University of Semarang1
Fitria DamayantiState University of Semarang1
Muhammad Iqbal BaiquniState University of Semarang1
Riska AlkadriState University of Semarang1
- DEWI PUSPA SARIState University of Semarang1
Wahyu Nandang HerawanAfiliasi tidak diketahui1
Winarsih WinarsihState University of Semarang1
Ratih DamayantiState University of Semarang1
Rini FidiyaniState University of Semarang1
Destika Santi Putri SarfitriState University of Semarang1
Jamaluddin Jamal MuhsenFatoni University1
Shealsy Ainunna Mei PratiwiState University of Semarang1
Fathurozi FathuroziState University of Semarang1
Wei-Cheng LinSouthern Taiwan University of Science and Technology1
Muhammad IrwansyahUniversitas Battuta1
Junaidi LubisUniversitas Battuta1
Leni IndrayaniUniversitas Battuta1
Purnandya Arya Aji ScoornovaState University of Semarang1
Muhammad Ikhsan LubisUniversitas Islam Negeri Sumatera Utara1
Nurul Hidayah Binte AhmadSingapore Management University1
Liu YifanWuhan University1
Liam James O’ConnorFlinders University1
Rayi Kharisma RajibState University of Semarang1
Salvia Salsabila Putri KastiadyState University of Semarang1
Zulfikar Ahmad Nur SalikinUniversiti Utara Malaysia1
Cahya WulandariState University of Semarang1
Chanidia Ari RahmayaniState University of Semarang1
WinarsihAfiliasi tidak diketahui1
Nauli Pinorsinta PasaribuAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Memahami Tanggung Jawab Indonesia yang Menimbulkan Transfrontier Pollution dari Kabut Asap Kebakaran apabila Ditinjau dari Prespektif Hukum Internasional</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Putri, Naila Sayyidina</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arifin, Ridwan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Qoiri, Mutmainah Nur</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Pencemaran Lintas Batas</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kebakaran Hutan dan Lahan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tanggung Jawab Negara</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hukum Internasional</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Pencemaran lintas negara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya berdampak negatif pada wilayah domestik, melainkan juga meluas ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Deforestasi yang masif, mencapai sekitar 72% dari total luas hutan asli dan berlanjut dengan laju 1 ,8 juta hektar per tahun, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama emisi karbon global. Masalah kebakaran hutan ini telah menjadi isu nasional yang mendesak, menuntut perhatian serius dari pemerintah dan kerja sama yang kuat di tingkat regional ASEAN. Penelitian ini menganalisis secara mendalam tanggung jawab hukum internasional negara, khususnya Indonesia, dalam mencegah terjadinya pencemaran lintas negara akibat kebakaran hutan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengacu pada berbagai sumber hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Indonesia telah memenuhi kewajibannya dalam konteks hukum internasional. ASEAN telah mencanangkan beberapa inisiatif untuk mengatasi permasalahan kabut asap lintas negara, salah satunya adalah Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (AATHP). Melalui ratifikasi perjanjian ini, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam upaya pengendalian kebakaran hutan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya mitigasi seperti pengeboman udara dan teknologi modifikasi cuaca, serta koordinasi lintas sektor, penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Implementasi yang konsisten terhadap ketentuan hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,serta norma-norma hukum internasional menjadi kunci dalam mengatasi pencemaran pencemaran lintas negara secara efektif.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2025-01-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/14590</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/arls.vol2i1.14590</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Annual Review of Legal Studies; Vol. 2 No. 1 (2025): January, 2025; 29-60</dc:source>
	<dc:source>3047-7875</dc:source>
	<dc:source>3047-7581</dc:source>
	<dc:source>10.15294/arls.vol1i2.%a</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/14590/8694</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Naila Sayyidina Putri, Ridwan Arifin, Mutmainah Nur Qoiri (Author)</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>