Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kewenangan Penyidik Polri dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Khusus pada Sektor Perbankan

Annual Review of Legal Studies · Vol. 3 No. 1 (2026) · hlm. 1–26

DOI
10.15294/arls.v3i1.42490
ISSN
3047-7875, 3047-7581
Terbit
2026-01-08
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Di Indonesia, penyidikan terhadap kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor perbankan secara yuridis berada dalam kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan dalam menangani kejahatan ekonomi khusus pada sektor perbankan yang bentuk kejahatannya kompleks dan terorganisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik Polri dalam menangani kejahatan ekonomi khusus di sektor perbankan, mengkaji implementasi kewenangan tersebut, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitas penyidikan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini mencangkup dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan penyidik Polri, praktik pelaksanaan kewenangan, serta kendala lain yang dihadapi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendeketan peraturan perundang-undangan, hukum acara pidana, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan seperti pemanggilan pihak terkait, penyitaan dokumen perbankan, pemeriksaan transaksi, serta pelacakan hasil kejahatan. Namun, implementasi kewenangan tersebut menghadapi berbagai kendala, antara lin tumpeng tindih regulasi, keterbatasan akses terhadap data perbankan, meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan berbasis digital, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan begi penyidik Polri dalam proses penegakkan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan kejahatan ekonomi di sektor perbankan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan penyidik, konsistensi penerapan hukum acara pidana, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan forensic digital, harmonisasi regulasi, serta penguatan kerja sama dengan Lembaga terkait guna mendukung proses penyidikan secara optimal dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan masyarakat.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 116 tautan kepenulisan bersama · 46 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • National University of Malaysia
  • Dhofar University
  • Diponegoro University
  • Universiti Teknologi MARA
  • IAIN Kudus
  • Universitas Yapis Papua
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Diandra Preludio RamadaState University of Semarang7
Ridwan ArifinState University of Semarang6
Nizamuddin AliasNational University of Malaysia3
Rodiyah RodiyahState University of Semarang3
Ubaidillah KamalState University of Semarang2
Ratih DamayantiState University of Semarang2
Asyaffa Ridzqi AmandhaState University of Semarang2
Souad Ahmed EzzeroualiDhofar University2
Dina Wahyu PritaningtiasState University of Semarang2
Anindhita Sekaring BarendriyasState University of Semarang2
Amira Rahma SabelaState University of Semarang2
Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad SabriAfiliasi tidak diketahui2
Benny SumardianaState University of Semarang2
Salman AlfarisiState University of Semarang2
Ali MasyharState University of Semarang2
Martitah MartitahState University of Semarang1
Kun Retno HandayaniState University of Semarang1
Yuli Prasetyo AdhiDiponegoro University1
Rahmawati Mohd YusoffUniversiti Teknologi MARA1
Lutfi IntaniState University of Semarang1
Akhmad JafarAfiliasi tidak diketahui1
Asmarani RamliState University of Semarang1
Siti Malaiha DewiIAIN Kudus1
Farida TuhareaUniversitas Yapis Papua1
Errix Dwi SaputraState University of Semarang1
Ngboawaji Daniel NteNovena University1
Irawaty IrawatyState University of Semarang1
Satrio Sakti NugrohoUniversidade Católica Portuguesa1
Harry NugrohoState University of Semarang1
Tajudeen SanniVilla College1
Yustina Dhian NovitaState University of Semarang1
Aldehita Purnasanti MaulidaState University of Semarang1
Abu Bakar MunirUniversity of Malaya1
Ridwan ArifinState University of Semarang1
Herry SubondoState University of Semarang1
Muhammad Azil MaskurState University of Semarang1
Umar MubdiUniversitas Gadjah Mada1
Rahmat Dwi PutrantoAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kewenangan Penyidik Polri dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Khusus pada Sektor Perbankan</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Hasanah, Aprilia Wahidatul</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Utari, Indah Sri</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Penyidik Polri</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan Penyidikan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kejahatan Ekonomi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Sektor Perbankan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Di Indonesia, penyidikan terhadap kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor perbankan secara yuridis berada dalam kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan dalam menangani kejahatan ekonomi khusus pada sektor perbankan yang bentuk kejahatannya kompleks dan terorganisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik Polri dalam menangani kejahatan ekonomi khusus di sektor perbankan, mengkaji implementasi kewenangan tersebut, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitas penyidikan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini mencangkup dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan penyidik Polri, praktik pelaksanaan kewenangan, serta kendala lain yang dihadapi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendeketan peraturan perundang-undangan, hukum acara pidana, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan seperti pemanggilan pihak terkait, penyitaan dokumen perbankan, pemeriksaan transaksi, serta pelacakan hasil kejahatan. Namun, implementasi kewenangan tersebut menghadapi berbagai kendala, antara lin tumpeng tindih regulasi, keterbatasan akses terhadap data perbankan, meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan berbasis digital, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan begi penyidik Polri dalam proses penegakkan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan kejahatan ekonomi di sektor perbankan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan penyidik, konsistensi penerapan hukum acara pidana, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan forensic digital, harmonisasi regulasi, serta penguatan kerja sama dengan Lembaga terkait guna mendukung proses penyidikan secara optimal dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan masyarakat.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2026-01-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/42490</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/arls.v3i1.42490</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Annual Review of Legal Studies; Vol. 3 No. 1 (2026): January, 2026; 1-26</dc:source>
	<dc:source>3047-7875</dc:source>
	<dc:source>3047-7581</dc:source>
	<dc:source>10.15294/arls.v3i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/42490/10754</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Aprilia Wahidatul Hasanah, Indah Sri Utari (Author)</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>