This paper examines the legal framework in Indonesia concerning Female Genital Mutilation (FGM) in light of its obligations under international human rights law. FGM persists in Indonesia despite legal prohibitions and international condemnation. Through an analysis of Indonesian laws, international human rights instruments, and relevant case studies, this study explores the extent to which Indonesian legislation aligns with international standards on FGM. Despite ratifying several human rights treaties, Indonesia lacks comprehensive legislation explicitly criminalizing all forms of FGM, leading to inconsistent enforcement and protection gaps for girls and women. Moreover, cultural and religious justifications often hinder effective legal action against FGM practitioners. This paper underscores the urgent need for Indonesia to strengthen its legal framework, ensure effective enforcement, and promote awareness of human rights principles to eliminate FGM fully. By addressing these gaps, Indonesia can uphold its international human rights obligations and safeguard the rights and dignity of girls and women.
Jaringan kolaborasi para penulis
2 penulis ·
1 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.