Jurnal
Tanpa peringkat SINTA
Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Upaya Paksa
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence · Vol. 1 No. 1 (2020) · hlm. 22–38
ISSN 2746-0371, 2746-2110
Terbit 2020-07-27
Penerbit Universitas Negeri Semarang
Bahasa eng
Abstrak
Aturan teknis tentang pelaksanaan putusan tentang Upaya Paksa belum ada aturan teknis. Sudah ada 2 penelitian yang mengkaji hal ini tetapi malah berujung pesimis dan mencari-cari dasar yang tidak relevan. Penelitian ini berusaha memberi kajian yang optimis menggunakan peraturan yang sudah ada bahwa Upaya Paksa bisa dieksekusi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengumpulkan dan menghubungkan sumber hukum yang relevan lalu mendeskripsikannya secara deduktif. Permasalannya diajukan adalah bagaimana tata cara pelaksanaan putusan Peratun tentang Upaya Paksa menurut peraturan perundang-undangan yang sudah ada? Setelah diteliti ditemukan bahwa Upaya Paksa terdiri dari 2 yaitu Sanksi Administratif dan Uang Paksa. Presiden sebagai pemangku pemerintahan teratas harus ikut bertanggung jawab dalam mengenakan Sanksi Adminitratif dan lembaga perwakilan rakyat melakukan pengawasan. Uang Paksa merupakan bentuk kesalahan pribadi (fautes personalles). Eksekusi Uang Paksa dilakukan oleh Ketua PTUN dengan memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk menjalankan tugasnya. Kata kunci:Pelaksanaan Putusan, Upaya Paksa, Sanksi Administratif, Uang Paksa, Peratun, PTUN
Jaringan kolaborasi para penulis
Belum ada rekan penulis di Melola.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en-US">Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Upaya Paksa</dc:title>
<dc:creator>Nugroho, Muchamad Arief Agung</dc:creator>
<dc:description xml:lang="en-US">Aturan teknis tentang pelaksanaan putusan tentang Upaya Paksa belum ada aturan teknis. Sudah ada 2 penelitian yang mengkaji hal ini tetapi malah berujung pesimis dan mencari-cari dasar yang tidak relevan. Penelitian ini berusaha memberi kajian yang optimis menggunakan peraturan yang sudah ada bahwa Upaya Paksa bisa dieksekusi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengumpulkan dan menghubungkan sumber hukum yang relevan lalu mendeskripsikannya secara deduktif. Permasalannya diajukan adalah bagaimana tata cara pelaksanaan putusan Peratun tentang Upaya Paksa menurut peraturan perundang-undangan yang sudah ada? Setelah diteliti ditemukan bahwa Upaya Paksa terdiri dari 2 yaitu Sanksi Administratif dan Uang Paksa. Presiden sebagai pemangku pemerintahan teratas harus ikut bertanggung jawab dalam mengenakan Sanksi Adminitratif dan lembaga perwakilan rakyat melakukan pengawasan. Uang Paksa merupakan bentuk kesalahan pribadi (fautes personalles). Eksekusi Uang Paksa dilakukan oleh Ketua PTUN dengan memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk menjalankan tugasnya.
&nbsp;
Kata kunci:Pelaksanaan Putusan, Upaya Paksa, Sanksi Administratif, Uang Paksa, Peratun, PTUN
&nbsp;</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
<dc:date>2020-07-27</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/sju/digest/article/view/39870</dc:identifier>
<dc:identifier>10.15294/digest.v1i1.39870</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence; Vol 1 No 1 (2020): The Digest (June, 2020); 22-38</dc:source>
<dc:source>2746-0371</dc:source>
<dc:source>2746-2110</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/sju/digest/article/view/39870/16513</dc:relation>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Belum diperiksa
Crossref
Tidak ditemukan
Jumlah menurut tiap indeks pada 9 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
Sitasi artikel ini
APA 7
Nugroho, M. A. A. (2020). Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Upaya Paksa. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 1(1), 22–38. https://doi.org/10.15294/digest.v1i1.39870
Salin
IEEE
M. A. A. Nugroho, “Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Upaya Paksa,” The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, vol. 1, no. 1, pp. 22–38, 2020, doi: 10.15294/digest.v1i1.39870.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.