Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Implementasi Kebijakan Pungutan Biaya di SD N 02 Pododadi Kabupaten Pekalongan

Economics Development Analysis Journal · Vol. 6 No. 2 (2018) · hlm. 170–181

DOI
10.15294/edaj.v6i2.22215
ISSN
2252-6560
Terbit
2018-03-15
Penerbit
Economics Development Department, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Bahasa
eng

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya pungutan biaya pada pendidikan dasar. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji Keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pungutan biaya pendidikan yang terjadi pada satuan pendidikan dasar yang seharusnya sudah tidak diperbolehkan, dengan adanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai adanya pungutan dan sumbangan. Sumbangan yang dilakukan oleh sekolah digunakan untuk memperbaiki pembangunan gedung sekolah. Dalam hal ini sekolah untuk tidak diperbolehkan melakukan pungutan, akan tetapi boleh melakukan adanya sumbangan yang sifatnya tidak mengikat atau sukarela. Akan tetapi sekolah melakukan sumbangan dengan tata cara yang salah. Tata cara yang dilakukan oleh sekolah untuk sumbangan tersebut bersifat wajib, mengikat, serta jumlah nominal dan waktunya ditentukan oleh satuan pendidikan. Sehingga hal ini yang disebut dengan pungutan bukan sumbangan yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Sumbangan tersebut dilakukan rapat yang hanya dihadiri oleh guru beserta komite sekolah saja, tanpa melibatkan pihak pemerintah kabupaten maupun orang tua peserta didik. The purpose of this research to identify and explain the charge fees on basic education. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. Test the validity of the data using triangulation. The results of this study were charge education costs that occurred at the unit basic education should no longer be allowed, with the regulation of the minister of education and culture of the charge and donations. Donations carried by the school used to improve the construction of school buildings. In this case the school was not allowed to charge any fees, but must do their non-binding nature donations or volunteering. But schools do contribute in a manner that is incorrect. Procedures to do by the school for the donation was mandatory, binding, and the nominal amount and timing determined by the education unit. So this was called the charges instead of donations that were not allowed or prohibited. The donations were to do only meeting which was attended by teachers and their school committees only, without involving the government district and the parents of students.

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sessa Anata SalamState University of Semarang1
Nur Budi SetiawanAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Implementasi Kebijakan Pungutan Biaya di SD N 02 Pododadi Kabupaten Pekalongan</dc:title>
	<dc:creator>Elisah Milyani, Lilik</dc:creator>
	<dc:creator>Prishardoyo, Bambang</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya pungutan biaya pada pendidikan dasar. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji Keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pungutan biaya pendidikan yang terjadi pada satuan pendidikan dasar yang seharusnya sudah tidak diperbolehkan, dengan adanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai adanya pungutan dan sumbangan. Sumbangan yang dilakukan oleh sekolah digunakan untuk memperbaiki pembangunan gedung sekolah. Dalam hal ini sekolah untuk tidak diperbolehkan melakukan pungutan, akan tetapi boleh melakukan adanya sumbangan yang sifatnya tidak mengikat atau sukarela. Akan tetapi sekolah melakukan sumbangan dengan tata cara yang salah. Tata cara yang dilakukan oleh sekolah untuk sumbangan tersebut bersifat wajib, mengikat, serta jumlah nominal dan waktunya ditentukan oleh satuan pendidikan. Sehingga hal ini yang disebut dengan pungutan bukan sumbangan yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Sumbangan tersebut dilakukan rapat yang hanya dihadiri oleh guru beserta komite sekolah saja, tanpa melibatkan pihak pemerintah kabupaten maupun orang tua peserta didik.
The purpose of this research to identify and explain the charge fees on basic education. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. Test the validity of the data using triangulation. The results of this study were charge education costs that occurred at the unit basic education should no longer be allowed, with the regulation of the minister of education and culture of the charge and donations. Donations carried by the school used to improve the construction of school buildings. In this case the school was not allowed to charge any fees, but must do their non-binding nature donations or volunteering. But schools do contribute in a manner that is incorrect. Procedures to do by the school for the donation was mandatory, binding, and the nominal amount and timing determined by the education unit. So this was called the charges instead of donations that were not allowed or prohibited. The donations were to do only meeting which was attended by teachers and their school committees only, without involving the government district and the parents of students.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Economics Development Department, Universitas Negeri Semarang, Indonesia</dc:publisher>
	<dc:date>2018-03-15</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/sju/edaj/article/view/22215</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/edaj.v6i2.22215</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Economics Development Analysis Journal; Vol 6 No 2 (2017): Economics Development Analysis Journal; 170-181</dc:source>
	<dc:source>2252-6560</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/sju/edaj/article/view/22215/10561</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2018 Economics Development Analysis Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>