Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL MENTERI DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Integralistik · Vol. 35 No. 1 (2024)

DOI
10.15294/4vhawx39
ISSN
2549-5011, 0853-7208
Terbit
2024-08-19
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Jabatan Wakil Menteri di Indonesia, yang pertama kali diperkenalkan pasca proklamasi kemerdekaan, terus menjadi subjek perdebatan terkait kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, regulasi mengenai peran dan fungsi Wakil Menteri masih kurang jelas, menimbulkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri serta menilai efektivitas perannya dalam konteks pertanggungjawaban, kinerja, dan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kerangka hukum dan operasional posisi Wakil Menteri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi kebijakan dan peraturan terkait untuk memastikan peran Wakil Menteri memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional.

Jaringan kolaborasi para penulis

24 penulis · 68 tautan kepenulisan bersama · 29 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Pasundan
  • Sebelas Maret University
  • National University of East Timor
  • University of Bengkulu
  • Tadulako University
  • Universiti Utara Malaysia
  • Malikussaleh University
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Ihsanul MaarifUniversitas Pasundan9
Anastasia Wahyu MurbaniNational University of East Timor5
Cece SuryanaAfiliasi tidak diketahui4
Robi Assadul BahriAfiliasi tidak diketahui3
Zico Junius FernandoUniversity of Bengkulu2
Bunyamin BunyaminUniversitas Pasundan2
Lestari SinagaAfiliasi tidak diketahui1
Iskandar IskandarAfiliasi tidak diketahui1
Nurhayati MardinTadulako University1
Fikri Chandra PermanaUniversitas Pasundan1
Mohd Zakhiri Md NorUniversiti Utara Malaysia1
Mukhlis MukhlisMalikussaleh University1
Mohammad Alvi PRATAMAUniversity of Nottingham1
Erwan Adi PriyonoSebelas Maret University1
I Gusti Ayu Ketut Rachmi HandayaniSebelas Maret University1
Muhammad RustamajiSebelas Maret University1
Mohd Kamarulnizam AbdullahNational University of Malaysia1
Robi Asadul BahriAfiliasi tidak diketahui1
TATY SUGIARTIUniversitas Pasundan1
Mella Ismelina Farma RahayuTarumanagara University1
Anthon Freddy SusantoUniversitas Pasundan1
Faris Fachrizal JodiUniversitas Pasundan1
Rd. Dewi Asri YustiaUniversitas Pasundan1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik/oai, pertama di-harvest 5 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL MENTERI DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Arifin, Firdaus</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Jabatan Wakil Menteri di Indonesia, yang pertama kali diperkenalkan pasca proklamasi kemerdekaan, terus menjadi subjek perdebatan terkait kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, regulasi mengenai peran dan fungsi Wakil Menteri masih kurang jelas, menimbulkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri serta menilai efektivitas perannya dalam konteks pertanggungjawaban, kinerja, dan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kerangka hukum dan operasional posisi Wakil Menteri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi kebijakan dan peraturan terkait untuk memastikan peran Wakil Menteri memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2024-08-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik/article/view/8414</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/4vhawx39</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Integralistik; Vol. 35 No. 1 (2024):  January 2024</dc:source>
	<dc:source>2549-5011</dc:source>
	<dc:source>0853-7208</dc:source>
	<dc:source>10.15294/2y905158</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik/article/view/8414/1207</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Integralistik</dc:rights>
</oai_dc:dc>