Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

AKIBAT HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PHK SEPIHAK MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DIGITAL (WHATSAPP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · Vol. 5 No. 1 (2025) · hlm. 1–16

DOI
10.15294/ipmhi.v5i1.27325
ISSN
2807-8330, 2797-8508
Terbit
2025-07-18
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap praktik hubungan industrial, termasuk dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini kerap dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap keabsahan PHK sepihak yang disampaikan secara digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam perkara PT Saraswanti Indoland (2017). Hasil analisis menunjukkan bahwa PHK yang tidak memenuhi prosedur formal, seperti pemberitahuan tertulis, perundingan bipartit, serta pemenuhan hak-hak pekerja, dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan. Media komunikasi digital dapat berfungsi sebagai alat bukti, tetapi tidak dapat menggantikan prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip perlindungan pekerja. Kesimpulannya, PHK melalui WhatsApp tanpa mengikuti prosedur hukum ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, dan reformasi regulasi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara praktik digital dan sistem hukum formal.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 149 tautan kepenulisan bersama · 5 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Fatoni University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Wahyu DwiantoAfiliasi tidak diketahui5
Danang Sudarwoko AdiAfiliasi tidak diketahui4
Yusup AminAfiliasi tidak diketahui3
Indah LutfiyaAfiliasi tidak diketahui3
Winarsih WinarsihState University of Semarang2
Rodiyah RodiyahAfiliasi tidak diketahui2
Muhammad Azil MaskurState University of Semarang2
Ali MasyharAfiliasi tidak diketahui2
Fitriani AbdiAfiliasi tidak diketahui2
Salman AlfarisiAfiliasi tidak diketahui2
Bayangsari WedhatamiAfiliasi tidak diketahui2
Cindy Ayu PrasasiAfiliasi tidak diketahui2
Dwi Ajias PramasariAfiliasi tidak diketahui2
Titi KalimaAfiliasi tidak diketahui2
Rohmah PariAfiliasi tidak diketahui2
DjarwantoAfiliasi tidak diketahui2
Listya Mustika DewiAfiliasi tidak diketahui2
Raden Gunawan Hadi RahmantoAfiliasi tidak diketahui2
Dyah Ayu AgustiningrumAfiliasi tidak diketahui2
Imran Arra’d SofiantoAfiliasi tidak diketahui2
Adik BahanawanAfiliasi tidak diketahui2
Dimas TriwibowoAfiliasi tidak diketahui2
Teguh DarmawanAfiliasi tidak diketahui2
Martitah MartitahState University of Semarang1
Eko MukmintoState University of Semarang1
Bayangsari WedhatamiState University of Semarang1
Danu IbrahimAfiliasi tidak diketahui1
Rini FidiyaniState University of Semarang1
Mutmainah Nur QoiriState University of Semarang1
Destika Santi Putri SarfitriState University of Semarang1
Jamaluddin Jamal MuhsenFatoni University1
Mutmainah Nur QoiriAfiliasi tidak diketahui1
Rini FidiyaniAfiliasi tidak diketahui1
Destika Santi Putri SarfitriAfiliasi tidak diketahui1
Jamaluddin Jamal MuhsenAfiliasi tidak diketahui1
Ali Masyhar MursyidState University of Semarang1
Feiruz Rachmita AlamsyahState University of Semarang1
Muhammad Azil MasykurState University of Semarang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">AKIBAT HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PHK SEPIHAK MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DIGITAL (WHATSAPP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Aurelia Dinda Sasikirana</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Damayanti, Ratih</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Hukum Ketenagakerjaan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">PHK sepihak</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Prosedur PHK</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">WhatsApp</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap praktik hubungan industrial, termasuk dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini kerap dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap keabsahan PHK sepihak yang disampaikan secara digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam perkara PT Saraswanti Indoland (2017). Hasil analisis menunjukkan bahwa PHK yang tidak memenuhi prosedur formal, seperti pemberitahuan tertulis, perundingan bipartit, serta pemenuhan hak-hak pekerja, dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan. Media komunikasi digital dapat berfungsi sebagai alat bukti, tetapi tidak dapat menggantikan prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip perlindungan pekerja. Kesimpulannya, PHK melalui WhatsApp tanpa mengikuti prosedur hukum ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, dan reformasi regulasi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara praktik digital dan sistem hukum formal.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2025-07-18</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/27325</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ipmhi.v5i1.27325</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal; Vol. 5 No. 1 (2025); 1-16</dc:source>
	<dc:source>2807-8330</dc:source>
	<dc:source>2797-8508</dc:source>
	<dc:source>10.15294/ipmhi.v5i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/27325/4972</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>