Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan: Progressive Leaps in the Criminal Procedure Code (KUHAP) as an Effort to Realize Fair Criminal Justice

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · Vol. 5 No. 2 (2025) · hlm. 315–352

DOI
10.15294/ipmhi.v5i2.41568
ISSN
2807-8330, 2797-8508
Terbit
2025-12-24
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam merespons berbagai persoalan mendasar yang melekat pada KUHAP lama, khususnya terkait ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara negara dan individu dalam proses peradilan pidana. KUHAP sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan karena masih dominannya kewenangan aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan yudisial, serta terbatasnya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis arah reformulasi KUHAP baru dalam mewujudkan peradilan pidana berkeadilan serta mengkaji implikasi dan tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas, melalui analisis terhadap KUHAP lama, KUHAP baru, serta instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi KUHAP baru menandai pergeseran paradigma menuju sistem peradilan pidana yang berorientasi pada due process of law, penguatan peran hakim, pembatasan upaya paksa, pengakuan hak korban, serta pengembangan pendekatan keadilan restoratif. Tantangan implementasi reformulasi KUHAP terletak pada budaya hukum aparat, kesiapan kelembagaan, dan konsistensi penerapan norma progresif dalam praktik. Reformulasi KUHAP pada akhirnya menuntut komitmen berkelanjutan untuk menjadikan hukum acara pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

30 penulis · 86 tautan kepenulisan bersama · 20 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Jenderal Soedirman University
  • Sriwijaya University
  • National University of Malaysia
  • Sakarya University
  • Beihang University
  • The University of Melbourne
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad Azil MaskurState University of Semarang4
Wildan Azkal FikriSriwijaya University3
Cahya WulandariState University of Semarang2
Rohadhatul AisyState University of Semarang2
Safira Embun InsanidyaState University of Semarang2
Kayla Achri SalsabilaState University of Semarang2
Nafa Isma Nur FattihState University of Semarang2
Yustina Dhian NovitaState University of Semarang1
Muhamad Helmi Md SaidNational University of Malaysia1
Nurul FibriantiState University of Semarang1
Ridwan ArifinState University of Semarang1
R. Benny RiyantoState University of Semarang1
Karsinah KarsinahState University of Semarang1
Bintang Rafli AnantaState University of Semarang1
Zainurohmah ZainurohmahState University of Semarang1
Galih Niken Anggoto SulaksmiState University of Semarang1
Aisyah Nur RafidahSakarya University1
Chandan Kumar SahBeihang University1
Venessa HuwaeJenderal Soedirman University1
Tedi SudrajatJenderal Soedirman University1
Tri Lisiani PrihatinahJenderal Soedirman University1
Duhita PandyaThe University of Melbourne1
Ali Masyhar MursyidState University of Semarang1
Nofian Zacky PrasatyaState University of Semarang1
Gibran Duarta PandianganState University of Semarang1
Alex Cristian Rambe ManaluState University of Semarang1
Arya Nawang SokaState University of Semarang1
Wei Cheng LinAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan: Progressive Leaps in the Criminal Procedure Code (KUHAP) as an Effort to Realize Fair Criminal Justice</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Prasetya, Dheni Anugerah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Dede Indraswara</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Pembaharuan KUHAP</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Peradilan Pidana Berkeadilan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Due Process of Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hak Asasi Manusia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Sistem Peradilan Pidana</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam merespons berbagai persoalan mendasar yang melekat pada KUHAP lama, khususnya terkait ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara negara dan individu dalam proses peradilan pidana. KUHAP sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan karena masih dominannya kewenangan aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan yudisial, serta terbatasnya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis arah reformulasi KUHAP baru dalam mewujudkan peradilan pidana berkeadilan serta mengkaji implikasi dan tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas, melalui analisis terhadap KUHAP lama, KUHAP baru, serta instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi KUHAP baru menandai pergeseran paradigma menuju sistem peradilan pidana yang berorientasi pada due process of law, penguatan peran hakim, pembatasan upaya paksa, pengakuan hak korban, serta pengembangan pendekatan keadilan restoratif. Tantangan implementasi reformulasi KUHAP terletak pada budaya hukum aparat, kesiapan kelembagaan, dan konsistensi penerapan norma progresif dalam praktik. Reformulasi KUHAP pada akhirnya menuntut komitmen berkelanjutan untuk menjadikan hukum acara pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang berkeadilan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2025-12-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/41568</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ipmhi.v5i2.41568</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal; Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing World); 315-352</dc:source>
	<dc:source>2807-8330</dc:source>
	<dc:source>2797-8508</dc:source>
	<dc:source>10.15294/ipmhi.v5i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/41568/8592</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 IPMHI Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>