Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · Vol. 5 No. 3 (2026) · hlm. 67–90

DOI
10.15294/ipmhi.v5i3.42078
ISSN
2807-8330, 2797-8508
Terbit
2026-04-05
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dari Pemilu Daerah (kepala daerah dan DPRD) mulai 2029, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Masalah utama meliputi potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat ketidaksinkronan masa jabatan, peningkatan kompleksitas serta biaya penyelenggaraan, risiko governance failure, dan ancaman terhadap kepastian hukum serta akuntabilitas pemerintahan daerah.Tujuan penelitian adalah mengkaji implikasi normatif dan praktis putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu serta mengidentifikasi tantangan dan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam kerangka good governance. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dikombinasikan dengan pendekatan empiris kualitatif melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Divisi Kelembagaan Bawaslu Jawa Tengah, serta analisis dokumen hukum terkait. Data dianalisis secara tematik dengan validasi triangulasi.Hasil menunjukkan pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi, mengurangi voter fatigue, dan memperkuat akuntabilitas lokal, namun menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran, penunjukan penjabat masif tanpa mandat rakyat, serta potensi pelanggaran asas kepastian hukum dan continuity of government. Tanpa regulasi transisi cepat (revisi UU Pemilu atau Perppu), KPU dan Bawaslu menghadapi keterbatasan operasional signifikan. Implementasi putusan memerlukan regulasi bridging yang jelas, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintaslembaga guna menjaga kesinambungan pemerintahan daerah yang legitimate serta memperkuat demokrasi substantif tanpa mengorbankan efektivitas administrasi.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

39 penulis · 111 tautan kepenulisan bersama · 22 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Northern Illinois University
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Wahid Hasyim
  • Universiti Teknologi MARA
  • University of Debrecen
  • Universitas Halu Oleo
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Suhadi SuhadiState University of Semarang3
Dina Silvia PuteriState University of Semarang3
Asmarani RamliState University of Semarang2
Andi Gazly Satrya AmalNorthern Illinois University2
Ridwan ArifinState University of Semarang2
Irawaty IrawatyState University of Semarang2
Widya KusumasariState University of Semarang2
IsnaniAfiliasi tidak diketahui1
Ardi Sirajudin RaufState University of Semarang1
Imam BaehaqieState University of Semarang1
Lucky Andinna SantyokoState University of Semarang1
Muhammad RidhaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Martitah MartitahState University of Semarang1
Elyna Noor Dina NazlaAfiliasi tidak diketahui1
Yurida Zakky UmamiUniversitas Wahid Hasyim1
Sudijono SastroatmodjoState University of Semarang1
Isnani IsnaniState University of Semarang1
Ratih DamayantiState University of Semarang1
Ali Masyhar MursyidState University of Semarang1
Feiruz Rachmita AlamsyahState University of Semarang1
Muhammad Azil MasykurState University of Semarang1
Dewi SulistianingsihState University of Semarang1
I Made Widia Wirya PutraAfiliasi tidak diketahui1
Ayup Suran NingsihState University of Semarang1
Roziya AbuUniversiti Teknologi MARA1
Suhadi SuhadiState University of Semarang1
Tri Andari DahlanState University of Semarang1
Tamás FézerUniversity of Debrecen1
Rayyan AlkhairState University of Semarang1
Dwi Wisnu KurniawanAfiliasi tidak diketahui1
Javandalas Nanda Yasser FatahillahState University of Semarang1
Irawaty IrawatyState University of Semarang1
Duhita Driyah SupraptiState University of Semarang1
Wara Dyah Pita RenggaState University of Semarang1
Yoris Adi MarettaState University of Semarang1
Suhadi SuhadiUniversitas Halu Oleo1
Rizky Nanda Rifa'iState University of Semarang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Hendrawan, Rendy Razie</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Muhtada, Dani</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Implikasi Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemilihan Umum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 </dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dari Pemilu Daerah (kepala daerah dan DPRD) mulai 2029, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Masalah utama meliputi potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat ketidaksinkronan masa jabatan, peningkatan kompleksitas serta biaya penyelenggaraan, risiko governance failure, dan ancaman terhadap kepastian hukum serta akuntabilitas pemerintahan daerah.Tujuan penelitian adalah mengkaji implikasi normatif dan praktis putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu serta mengidentifikasi tantangan dan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam kerangka good governance. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dikombinasikan dengan pendekatan empiris kualitatif melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Divisi Kelembagaan Bawaslu Jawa Tengah, serta analisis dokumen hukum terkait. Data dianalisis secara tematik dengan validasi triangulasi.Hasil menunjukkan pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi, mengurangi voter fatigue, dan memperkuat akuntabilitas lokal, namun menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran, penunjukan penjabat masif tanpa mandat rakyat, serta potensi pelanggaran asas kepastian hukum dan continuity of government. Tanpa regulasi transisi cepat (revisi UU Pemilu atau Perppu), KPU dan Bawaslu menghadapi keterbatasan operasional signifikan. Implementasi putusan memerlukan regulasi bridging yang jelas, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintaslembaga guna menjaga kesinambungan pemerintahan daerah yang legitimate serta memperkuat demokrasi substantif tanpa mengorbankan efektivitas administrasi.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2026-04-05</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/42078</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ipmhi.v5i3.42078</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal; Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Indonesian Legal Studies; 67-90</dc:source>
	<dc:source>2807-8330</dc:source>
	<dc:source>2797-8508</dc:source>
	<dc:source>10.15294/ipmhi.v5i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/42078/8933</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 IPMHI Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>