Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

SINKRONISASI YURIDIS DUALISME SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS DUE PROCESS APPROACH UNTUK MEWUJUDKAN SOCIAL JUSTICE

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · Vol. 5 No. 3 (2026) · hlm. 141–164

DOI
10.15294/ipmhi.v5i3.42458
ISSN
2807-8330, 2797-8508
Terbit
2026-04-03
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan militer berbasis Due Process Approach dan merumuskan serta menganalisis sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan militer berbasis Due Process Approach dalam mewujudkan social justice. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa sinkronisasi dualisme sistem peradilan militer dengan melakukan reformasi atau revisi terhadap perundangan yang mengatur peradilan militer, mempersiapkan peradilan umum untuk dapat memproses hukum anggota militer yang melakukan tindak pidana umum atau membentuk undang-undang baru, pelaksanaan proses peradilan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel serta pembahasan yurisdiksi yang jelas antara peradilan militer dan umum dapat mengakomodasi pencapaian sinkronisasi peradilan militer. Untuk meletakkan Due Process of Law sebagai basis peradilan militer maka secara substantif mempersyaratkan aturan hukum peradilan militer seperti KUHPM dan UU Disiplin militer harus adil, tidak sewenang-wenang, dipatuhi dan secara prosedural harus dilakukan dengan baik sesuai tahapan, memenuhi hak peradilan yang independen, memenuhi hak membela diri terdakwa, memberlakukan prinsip praduga tak bersalah, menyediakan mekanisme banding dan kasasi secara transparan dan terbuka. Untuk mewujudkan social justice maka harus memenuhi keadilan bagi korban dengan pemulihan hak secara nyata, keadilan bagi pelaku dengan perlindungan hak terdakwa, memberikan akses informasi dan akuntabilitas dalam peradilan militer, akan mendukung pencapaian social justice.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

23 penulis · 66 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Widiyanto WidiyantoAfiliasi tidak diketahui1
Slamet SumartoAfiliasi tidak diketahui1
Martitah MartitahAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Adzkiya AzamAfiliasi tidak diketahui1
Moch. Andry Wikra Wardhana MamontoAfiliasi tidak diketahui1
Arif HidayatAfiliasi tidak diketahui1
Moh. Imam GusthomiAfiliasi tidak diketahui1
Rizqan NaelufarAfiliasi tidak diketahui1
Dina RistantiAfiliasi tidak diketahui1
Gabriel Aditya Permana SAfiliasi tidak diketahui1
Deva Sakti SusmanaAfiliasi tidak diketahui1
Halim RahmansahAfiliasi tidak diketahui1
Saru ArifinAfiliasi tidak diketahui1
Fauziah RismadiniAfiliasi tidak diketahui1
Balaga Nur MuhammadAfiliasi tidak diketahui1
Dewi SulistianingsihState University of Semarang1
Ngboawaji Daniel NteAfiliasi tidak diketahui1
Ridwan ArifinAfiliasi tidak diketahui1
Adnan Ibrahim SarhanAfiliasi tidak diketahui1
Fakhrirafi ZharfanAfiliasi tidak diketahui1
Achmad Fahmi ZulfikarAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">SINKRONISASI YURIDIS DUALISME SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS DUE PROCESS APPROACH UNTUK MEWUJUDKAN SOCIAL JUSTICE</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Cloudya, Barbara</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Yudhanti, Ristina</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Sinkronisasi Yuridis, Dualisme Peradilan Militer, Due Process Approach, Social Justice</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan militer berbasis Due Process Approach dan merumuskan serta menganalisis sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan militer berbasis Due Process Approach dalam mewujudkan social justice. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa sinkronisasi dualisme sistem peradilan militer dengan melakukan reformasi atau revisi terhadap perundangan yang mengatur peradilan militer, mempersiapkan peradilan umum untuk dapat memproses hukum anggota militer yang melakukan tindak pidana umum atau membentuk undang-undang baru, pelaksanaan proses peradilan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel serta pembahasan yurisdiksi yang jelas antara peradilan militer dan umum dapat mengakomodasi pencapaian sinkronisasi peradilan militer. Untuk meletakkan Due Process of Law sebagai basis peradilan militer maka secara substantif mempersyaratkan aturan hukum peradilan militer seperti KUHPM dan UU Disiplin militer harus adil, tidak sewenang-wenang, dipatuhi dan secara prosedural harus dilakukan dengan baik sesuai tahapan, memenuhi hak peradilan yang independen, memenuhi hak membela diri terdakwa, memberlakukan prinsip praduga tak bersalah, menyediakan mekanisme banding dan kasasi secara transparan dan terbuka. Untuk mewujudkan social justice maka harus memenuhi keadilan bagi korban dengan pemulihan hak secara nyata, keadilan bagi pelaku dengan perlindungan hak terdakwa, memberikan akses informasi dan akuntabilitas dalam peradilan militer, akan mendukung pencapaian social justice. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2026-04-03</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/42458</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ipmhi.v5i3.42458</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal; Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Indonesian Legal Studies; 141-164</dc:source>
	<dc:source>2807-8330</dc:source>
	<dc:source>2797-8508</dc:source>
	<dc:source>10.15294/ipmhi.v5i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/42458/8936</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 IPMHI Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>