Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Reformulasi Yuridis Pengangkatan Guru Honorer Berbasis Special Service Personnel System dalam Dimensi System of incentive guna Menjamin Kesejahteraan Guru

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · Vol. 5 No. 3 (2026) · hlm. 231–256

DOI
10.15294/ipmhi.v5i3.44653
ISSN
2807-8330, 2797-8508
Terbit
2026-05-03
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Pengangkatan guru honorer dalam sistem kepegawaian nasional merefleksikan paradoks kebijakan: di satu sisi negara menegaskan penerapan merit system dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, namun di sisi lain penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan administratif yang bersifat transisional. Integrasi guru honorer ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum menunjukkan desain sistem kepegawaian khusus yang memberikan kepastian karier, stabilitas struktural, dan arsitektur insentif jangka panjang. Kebijakan penghapusan tenaga honorer lebih tampak sebagai respons terhadap tekanan sosial dan fiskal daripada hasil perancangan institusional yang sistemik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan melalui pemetaan norma secara vertikal dan horizontal terhadap regulasi ASN dan PPPK, serta perbandingan dengan Special Service Personnel System di Jepang. Kerangka analisis menggunakan perspektif system of incentive yang meliputi dimensi insentif finansial, karier, struktural, dan psikologis sebagai parameter evaluatif desain kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pengangkatan guru honorer masih dominan administratif-transisional dan belum berbasis desain sistem permanen. Skema PPPK belum sepenuhnya memenuhi dimensi system of incentive, terutama dalam aspek kepastian karier dan stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, model Special Service Personnel System di Jepang memperlihatkan konstruksi kepegawaian khusus yang dirancang permanen, sistemik, dan terintegrasi dengan sistem insentif yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi yuridis pengangkatan guru honorer berbasis Special Service Personnel System dalam dimensi system of incentive guna mewujudkan kepastian hukum, profesionalisasi, dan keberlanjutan sistem kepegawaian nasional.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

24 penulis · 57 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Riska AlkadriAfiliasi tidak diketahui2
Dewi SulistianingsihState University of Semarang2
Pujiono PujionoAfiliasi tidak diketahui1
Rini FidiyaniAfiliasi tidak diketahui1
MUHAMMAD SHIDQON PRABOWOAfiliasi tidak diketahui1
Rahayu Fery AnitasariAfiliasi tidak diketahui1
Saru ArifinAfiliasi tidak diketahui1
Enny Puji AstutiAfiliasi tidak diketahui1
Mentari Berliana Kemala DewiAfiliasi tidak diketahui1
Retno Wulan SalsabilaAfiliasi tidak diketahui1
Yuli Prasetyo AdhiAfiliasi tidak diketahui1
Arif HidayatAfiliasi tidak diketahui1
Bayangsari WedhatamiAfiliasi tidak diketahui1
Ayup Suran NingsihAfiliasi tidak diketahui1
Anhar Dana PutraAfiliasi tidak diketahui1
Damar Gierry FerdiansyahAfiliasi tidak diketahui1
Bintang Rafli AnantaAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Abid A SyakurAfiliasi tidak diketahui1
Arif HidayatAfiliasi tidak diketahui1
Ishaq Dhimas BayuajiAfiliasi tidak diketahui1
AILSA AILSA NOVELITAAfiliasi tidak diketahui1
Tiara AzaniAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Reformulasi Yuridis Pengangkatan Guru Honorer Berbasis Special Service Personnel System dalam Dimensi System of incentive guna Menjamin Kesejahteraan Guru</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Fauzuld Nur, Arsy</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Sugiarto, Laga </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Guru Honorer</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Special Service Personnel System</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">System of incentive</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Pengangkatan guru honorer dalam sistem kepegawaian nasional merefleksikan paradoks kebijakan: di satu sisi negara menegaskan penerapan merit system dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, namun di sisi lain penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan administratif yang bersifat transisional. Integrasi guru honorer ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum menunjukkan desain sistem kepegawaian khusus yang memberikan kepastian karier, stabilitas struktural, dan arsitektur insentif jangka panjang. Kebijakan penghapusan tenaga honorer lebih tampak sebagai respons terhadap tekanan sosial dan fiskal daripada hasil perancangan institusional yang sistemik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan melalui pemetaan norma secara vertikal dan horizontal terhadap regulasi ASN dan PPPK, serta perbandingan dengan Special Service Personnel System di Jepang. Kerangka analisis menggunakan perspektif system of incentive yang meliputi dimensi insentif finansial, karier, struktural, dan psikologis sebagai parameter evaluatif desain kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pengangkatan guru honorer masih dominan administratif-transisional dan belum berbasis desain sistem permanen. Skema PPPK belum sepenuhnya memenuhi dimensi system of incentive, terutama dalam aspek kepastian karier dan stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, model Special Service Personnel System di Jepang memperlihatkan konstruksi kepegawaian khusus yang dirancang permanen, sistemik, dan terintegrasi dengan sistem insentif yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi yuridis pengangkatan guru honorer berbasis Special Service Personnel System dalam dimensi system of incentive guna mewujudkan kepastian hukum, profesionalisasi, dan keberlanjutan sistem kepegawaian nasional.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2026-05-03</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/44653</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ipmhi.v5i3.44653</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal; Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Indonesian Legal Studies; 231 - 256</dc:source>
	<dc:source>2807-8330</dc:source>
	<dc:source>2797-8508</dc:source>
	<dc:source>10.15294/ipmhi.v5i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/44653/8950</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 IPMHI Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>