Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Harmonisasi Norma Status Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Dalam Perspektif Perbankan Dan Hukum Kepailitan

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · Vol. 5 No. 4 (2026) · hlm. 691–716

DOI
10.15294/ipmhi.v5i4.47867
ISSN
2807-8330, 2797-8508
Terbit
2026-05-08
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Artikel ini menganalisis ketegangan normatif mengenai status hukum Agunan yang Diambil Alih (AYDA) ketika debitor kemudian dinyatakan pailit. Dalam rezim perbankan, bank diberi ruang untuk mengambil alih agunan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah, namun UU Perbankan menegaskan agunan yang dibeli wajib “dicairkan secepatnya” (Pasal 12A). Sebaliknya, UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum (Pasal 1) serta meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan (Pasal 21), dengan tetap mengakui hak eksekusi kreditor separatis yang dibatasi masa penangguhan paling lama 90 hari (Pasal 55–56). Pedoman peradilan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli; selama belum terjual bank tetap berstatus kreditor separatis dan objek AYDA merupakan boedel pailit. Dengan metode penelitian yuridis normatif (pendekatan perundang-undangan dan konseptual) serta pendekatan kasus secara terbatas, artikel ini menawarkan model harmonisasi operasional berbasis “finalitas peralihan hak”, terutama untuk objek yang tunduk pada mekanisme akta dan pendaftaran. Model ini ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum bagi bank, kurator, debitor, dan kreditor lain dalam menentukan kapan objek AYDA tetap berada dalam boedel pailit dan kapan telah terlepas secara sah sebelum kepailitan

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Hani Fasatun Hasanah HasanahState University of Semarang1
Tahta PerjalananState University of Semarang1
Adinda Intan CahyaniState University of Semarang1
Rahma AliaState University of Semarang1
Fara Diva Arrum Clarisa PutriAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Harmonisasi Norma Status Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Dalam Perspektif Perbankan Dan Hukum Kepailitan</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Simamora, Odesduto</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Baidhowi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">AYDA</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Harmonisasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kreditor</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Artikel ini menganalisis ketegangan normatif mengenai status hukum Agunan yang Diambil Alih (AYDA) ketika debitor kemudian dinyatakan pailit. Dalam rezim perbankan, bank diberi ruang untuk mengambil alih agunan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah, namun UU Perbankan menegaskan agunan yang dibeli wajib “dicairkan secepatnya” (Pasal 12A). Sebaliknya, UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum (Pasal 1) serta meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan (Pasal 21), dengan tetap mengakui hak eksekusi kreditor separatis yang dibatasi masa penangguhan paling lama 90 hari (Pasal 55–56). Pedoman peradilan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli; selama belum terjual bank tetap berstatus kreditor separatis dan objek AYDA merupakan boedel pailit. Dengan metode penelitian yuridis normatif (pendekatan perundang-undangan dan konseptual) serta pendekatan kasus secara terbatas, artikel ini menawarkan model harmonisasi operasional berbasis “finalitas peralihan hak”, terutama untuk objek yang tunduk pada mekanisme akta dan pendaftaran. Model ini ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum bagi bank, kurator, debitor, dan kreditor lain dalam menentukan kapan objek AYDA tetap berada dalam boedel pailit dan kapan telah terlepas secara sah sebelum kepailitan</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2026-05-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/47867</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ipmhi.v5i4.47867</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal; Vol. 5 No. 4 (2025):  Special Issue II: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Indonesian Legal Studies; 691-716</dc:source>
	<dc:source>2807-8330</dc:source>
	<dc:source>2797-8508</dc:source>
	<dc:source>10.15294/ipmhi.v5i4</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/47867/9602</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 IPMHI Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>