Urgensi Kodifikasi Peraturan Penanganan Perkara Koneksitas Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas sebagai upaya untuk mengatasi penyimpangan dalam hukum acara pemeriksaan koneksitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi mengenai mekanisme perkara koneksitas, sehingga sering menimbulkan konflik kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer, khususnya dalam menentukan forum yang berwenang mengadili perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer secara bersama-sama. Selain itu, ketidakjelasan dalam penentuan titik berat antara kepentingan umum dan kepentingan militer menyebabkan perbedaan penafsiran yang berujung pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis norma hukum serta praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkara koneksitas yang tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Peradilan Militer belum memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dan menghambat kepastian hukum. Oleh karena itu, kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas diperlukan untuk menyatukan ketentuan yang tersebar, memperjelas kewenangan peradilan, dan menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci

• Perkara Koneksitas
• Kodifikasi Hukum
• Kewenangan Absolut