Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK TIRI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · Vol. 5 No. 4 (2026) · hlm. 1241–1260

DOI
10.15294/ipmhi.v5i4.48259
ISSN
2807-8330, 2797-8508
Terbit
2026-07-01
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kebebasan hakim diterapkan dalam perkara tersebut serta bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim ketika memberikan atau menolak wasiat wajibah bagi anak tiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan hakim tidak diterapkan secara seragam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb, hakim menggunakan pendekatan yang lebih progresif dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri tanpa mengubah kedudukannya sebagai ahli waris. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob, hakim menggunakan pendekatan yang lebih ketat dengan tetap berpegang pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan menolak perluasan penerima wasiat wajibah kepada anak tiri. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh cara menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara konkret.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Hani Fasatun Hasanah HasanahState University of Semarang1
Odesduto SimamoraState University of Semarang1
Adinda Intan CahyaniState University of Semarang1
Rahma AliaState University of Semarang1
Fara Diva Arrum Clarisa PutriAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK TIRI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Perjalanan, Tahta</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Baidhowi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kebebasan Hakim</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Wasiat Wajibah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pengadilan Agama</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kebebasan hakim diterapkan dalam perkara tersebut serta bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim ketika memberikan atau menolak wasiat wajibah bagi anak tiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan hakim tidak diterapkan secara seragam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb, hakim menggunakan pendekatan yang lebih progresif dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri tanpa mengubah kedudukannya sebagai ahli waris. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob, hakim menggunakan pendekatan yang lebih ketat dengan tetap berpegang pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan menolak perluasan penerima wasiat wajibah kepada anak tiri. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh cara menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara konkret.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2026-07-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/48259</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/ipmhi.v5i4.48259</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal; Vol. 5 No. 4 (2025):  Special Issue II: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Indonesian Legal Studies; 1241-1260</dc:source>
	<dc:source>2807-8330</dc:source>
	<dc:source>2797-8508</dc:source>
	<dc:source>10.15294/ipmhi.v5i4</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/48259/10524</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 IPMHI Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>