Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum

Indonesian State Law Review (ISLRev) · Vol. 2 No. 1 (2019) · hlm. 103–110

DOI
10.15294/islrev.v2i1.23197
ISSN
2654-8763, 2654-3125
Terbit
2019-10-31
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Lahirnya positivisme merupakan langkah awal dari modernisasi karena mundurnya pengaruh agama dan raja sebagai wakil Tuhan. Era renaissance membuat manusia bukan hanya percaya pada Hukum Tuhan semata. Hal tersebutlah yang melandasi lahirnya paham positivisme. Positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan dan hanya menggunakan metode secara ilmiah. Pola berfikir positivisme yang mengandalkan empirisme filosofis mulai dibawa masuk ke wilayah hukum pada abad ke-19, dimana positivisme mengedepankan adanya kepastian hukum dengan mengambil sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan. Tidak selamanya positivisme hukum mengabaikan moral begitu saja, ia masih terbuka untuk perbaikan menjadi yang lebih baik namun tetap diperlukan prosedur yang berlaku. Namun apa yang dianggap kebaikan oleh positivisme hukum itulah keburukan dari positivisme hukum ini. Positivisme yang mempunyai aspek ontologis dalam positivisme yang dianggap sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara sehingga terlepas dari masalah moral. Di sisi lain, implikasi dari positivisme terhadap hukum dan penegakkannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

36 penulis · 92 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Tri SulistiyonoAfiliasi tidak diketahui8
Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad SabriAfiliasi tidak diketahui2
Dwi Pangestu KhoirunisaAfiliasi tidak diketahui2
Felisha ChandraAfiliasi tidak diketahui2
Masyita Isnadya Risky SalsabilaAfiliasi tidak diketahui2
Bayangsari WedhatamiAfiliasi tidak diketahui2
Ary Muktian SyahAfiliasi tidak diketahui2
Chirstoverus MarcoAfiliasi tidak diketahui2
Dian LatifianiAfiliasi tidak diketahui2
Masyita Isnadya Risky SalsabilaAfiliasi tidak diketahui1
Suwinda SuwindaAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Habiby Abil Fida SafarinAfiliasi tidak diketahui1
Ridwan ArifinAfiliasi tidak diketahui1
Desty Puspita MaharaniAfiliasi tidak diketahui1
Syahwal SyahwalAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad AkbarAfiliasi tidak diketahui1
Faridhotun RidhoAfiliasi tidak diketahui1
Baidhowi BaidhowiAfiliasi tidak diketahui1
Farkhan Radyafani WinarnoAfiliasi tidak diketahui1
Ahmad HabiburrahmanAfiliasi tidak diketahui1
Safari Dwi ChandraAfiliasi tidak diketahui1
Moch Fahmi AbdulazizAfiliasi tidak diketahui1
Nur Arissa Izzati binti Mohamad RokiAfiliasi tidak diketahui1
Aju PutrijantiAfiliasi tidak diketahui1
Yos Johan UtamaAfiliasi tidak diketahui1
Silvan Susanto PrayogoAfiliasi tidak diketahui1
Suci RamadhaniAfiliasi tidak diketahui1
Talitha Faya Putri AsariAfiliasi tidak diketahui1
Martitah MartitahAfiliasi tidak diketahui1
Azzahra Hifz Aldin FitradaAfiliasi tidak diketahui1
Anis WidyawatiAfiliasi tidak diketahui1
Asmarani RamliAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Iqbal BaiquniAfiliasi tidak diketahui1
Akhmad KhalimyAfiliasi tidak diketahui1
Nur Arif NugrahaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/islrev/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Pratama Herry Herlambang</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Positivism</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Jurisprudence</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Legal studies</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Lahirnya positivisme merupakan langkah awal dari modernisasi karena mundurnya pengaruh agama dan raja sebagai wakil Tuhan. Era renaissance membuat manusia bukan hanya percaya pada Hukum Tuhan semata. Hal tersebutlah yang melandasi lahirnya paham positivisme. Positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan dan hanya menggunakan metode secara ilmiah. Pola berfikir positivisme yang mengandalkan empirisme filosofis mulai dibawa masuk ke wilayah hukum pada abad ke-19, dimana positivisme mengedepankan adanya kepastian hukum dengan mengambil sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan. Tidak selamanya positivisme hukum mengabaikan moral begitu saja, ia masih terbuka untuk perbaikan menjadi yang lebih baik namun tetap diperlukan prosedur yang berlaku. Namun apa yang dianggap kebaikan oleh positivisme hukum itulah keburukan dari positivisme hukum ini. Positivisme yang mempunyai aspek ontologis dalam positivisme yang dianggap sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara sehingga terlepas dari masalah moral. Di sisi lain, implikasi dari positivisme terhadap hukum dan penegakkannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2019-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/islrev/article/view/23197</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/islrev.v2i1.23197</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Indonesian State Law Review (ISLRev); Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian State Law Review, October 2019; 103-110</dc:source>
	<dc:source>2654-8763</dc:source>
	<dc:source>2654-3125</dc:source>
	<dc:source>10.15294/islrev.v2i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/islrev/article/view/23197/3545</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>