Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Pelayanan Kesehatan, Pemilihan Kelas Perawatan dan Sanksi Layanan dengan Kemauan Membayar Premi (Willingness To Pay) Peserta Mandiri (PBPU)

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia · Vol. 2 No. 2 (2021) · hlm. 163–171

DOI
10.15294/jppkmi.v2i2.52428
ISSN
2746-5292, 2746-5306
Terbit
2021-11-28
Penerbit
Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia
Bahasa
eng

Abstrak

Target cakupan kesehatan semesta atau Universal High Coverage (UHC) menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Dari data peserta mandiri di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan april tahun 2021 adalah sebanyak 994.859 jiwa atau sebesar 5,7% dan peserta mandiri (PBPU) yang menunggak sampai dengan bulan april tahun 2021 adalah sebanyak 256.954 jiwa atau sekitar 25.8% dari total kepesertaan mandiri (PBPU) di Provinsi DKI Jakarta. Peserta mandiri (PBPU) yang tidak dapat membayarkan kewajibannya setiap bulan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sampai dengan tanggal 1 bulan berikutnya. Sehingga jika terjadi tunggakan, peserta mandiri (PBPU) tidak dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan kesehatan, pemilihan kelas perawatan dan sanksi layanan dengan kemauan membayar (willingness to pay) peserta mandiri (PBPU) di Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dengan populasi penelitian sebanyak 112 Peserta Mandiri (PBPU) di Provinsi DKI Jakarta. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak statistik untuk uji chi square. Hasil Penelitian dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel pelayanan kesehatan dengan p value=0,013 dan variabel sanksi layanan dengan p value 0,042 yang artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang bermakna dengan kemauan membayar premi, sedangkan variabel pemilihan kelas perawatan memiliki p value=1,00 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan dengan dengan kemauan membayar premi. Saran dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan menjaga kualitas mutu dan layanan kesehatan di FKTP dan FKRTL agar peserta JKN dapat merasakan manfaat yang lebih maksimal dalam pelayanan kesehatan dan pemantauan terhadap Fasilitas Kesehatan yang meminta biaya atas layanan yang didapatkan peserta dan Kepada BPJS Kesehatan dapat memperpanjang program cicilan bagi peserta PBPU yang menunggak.

Jaringan kolaborasi para penulis

13 penulis · 20 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Respati Indonesia
  • Universitas Muslim Indonesia
  • Universitas Halu Oleo
  • Universitas Sulawesi Tenggara
  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Arif NurwaskitoUniversitas Muslim Indonesia2
Ali AkbarUniversitas Muslim Indonesia1
Muhammad Ilham KadarUniversitas Halu Oleo1
Muh Karnoha AmirUniversitas Sulawesi Tenggara1
Nurlianti DahliarAfiliasi tidak diketahui1
Adi TonggirohAfiliasi tidak diketahui1
Nia HusniahUniversitas Respati Indonesia1
Titi ArikahUniversitas Respati Indonesia1
Tri Budi W. RahardjoState University of Semarang1
Herman SudirmanUniversitas Respati Indonesia1
Kurnia DeswitaUniversitas Respati Indonesia1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jppkmi/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 6 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Pelayanan Kesehatan, Pemilihan Kelas Perawatan dan Sanksi Layanan dengan Kemauan Membayar Premi (Willingness To Pay) Peserta Mandiri (PBPU)</dc:title>
	<dc:creator>Wahyuni, Nilam Winda Amelia</dc:creator>
	<dc:creator>Widodo, Sri</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Target cakupan kesehatan semesta atau Universal High Coverage (UHC) menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Dari data peserta mandiri di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan april tahun 2021 adalah sebanyak 994.859 jiwa atau sebesar 5,7% dan peserta mandiri (PBPU) yang menunggak sampai dengan bulan april tahun 2021 adalah sebanyak 256.954 jiwa atau sekitar 25.8% dari total kepesertaan mandiri (PBPU) di Provinsi DKI Jakarta. Peserta mandiri (PBPU) yang tidak dapat membayarkan kewajibannya setiap bulan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sampai dengan tanggal 1 bulan berikutnya. Sehingga jika terjadi tunggakan, peserta mandiri (PBPU) tidak dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan kesehatan, pemilihan kelas perawatan dan sanksi layanan dengan kemauan membayar (willingness to pay) peserta mandiri (PBPU) di Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dengan populasi penelitian sebanyak 112 Peserta Mandiri (PBPU) di Provinsi DKI Jakarta. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak statistik untuk uji chi square. Hasil Penelitian dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel pelayanan kesehatan dengan p value=0,013 dan variabel sanksi layanan dengan p value 0,042 yang artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang bermakna dengan kemauan membayar premi, sedangkan variabel pemilihan kelas perawatan memiliki p value=1,00 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan dengan dengan kemauan membayar premi. Saran dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan menjaga kualitas mutu dan layanan kesehatan di FKTP dan FKRTL agar peserta JKN dapat merasakan manfaat yang lebih maksimal dalam pelayanan kesehatan dan pemantauan terhadap Fasilitas Kesehatan yang meminta biaya atas layanan yang didapatkan peserta dan Kepada BPJS Kesehatan dapat memperpanjang program cicilan bagi peserta PBPU yang menunggak.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia</dc:publisher>
	<dc:date>2021-11-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/sju/jppkmi/article/view/52428</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/jppkmi.v2i2.52428</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia; Vol 2 No 2 (2021): JPPKMI: November 2021; 163-171</dc:source>
	<dc:source>2746-5292</dc:source>
	<dc:source>2746-5306</dc:source>
	<dc:source>10.15294/jppkmi.v2i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/sju/jppkmi/article/view/52428/20719</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia</dc:rights>
</oai_dc:dc>