Penelitian ini berfokus apda wacana kebijakan keberlanjutan dalam dokumen kebijakan Indonesia dan Prancis. Fokus penelitian diarahkan pada RPJMN 2020–2024, UU No. 16 Tahun 2016, PP No. 46 Tahun 2017, serta Code de l’environnement Prancis sebagai representasi dua model tata kelola lingkungan yang berbeda secara ideologis dan institusional. Melalui Analisis Framing (Entman, 1993), Analisis Wacana Kritis (Leeuwen, 2008) penelitian ini menelusuri bagaimana narasi kebijakan keberlanjutan dibingkai, dimaknai, dan dikaitkan dengan praktik diplomasi lingkungan global. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan eksplorasi daring, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membingkai keberlanjutan dalam kerangka teknokratis-top–down, dengan penekanan pada pembangunan rendah karbon, integrasi indikator lingkungan dalam perencanaan nasional, dan penguatan tata kelola data. Sebaliknya, Prancis menonjolkan pendekatan berbasis hak dan partisipasi publik, menegaskan lingkungan hidup sebagai kebebasan fundamental yang dijamin undang-undang. Kedua model kebijakan tersebut memperlihatkan sinergi konseptual antara efektivitas instrumen kebijakan dan legitimasi normatif, yang bersama-sama memperkuat arsitektur diplomasi hijau dalam kerangka SDG 13 (Aksi Iklim) dan SDG 17 (Kemitraan Global). Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan model framing lintas-level antara kebijakan nasional dan internasional, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap diplomasi lingkungan sebagai praktik komunikasi kebijakan global.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.