As guarantees for human rights, the principle of legality and the principle of not being retroactive (non-reactive) is an important basis for law enforcement in Indonesia. This is because the law is not implemented based on the perception of the authorities or the regime, but based on statutory regulations that emerge from existing community agreements. The breakthrough of the principle of non-reactivity for perpetrators of criminal acts of terrorism, especially in the Bali Bombing I case, has generated a lot of debate. This paper tries to see how the study of the breakthrough of this principle from the perspective of human rights is a form of protection of basic human rights.
Jaringan kolaborasi para penulis
2 penulis ·
1 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulis
Organisasi
Artikel bersama
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.