Neutrality ASN (Aparatur Sipil Negara) is one of the most important part in the politics of this. But in fact during these many ASN that is not neutral because of weak laws that can ensnare ASN and because Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) and Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) cannot reach the whole activity of the ASN leads to neutrality. To that end, the necessary optimal synergy between law enforcers in order to enforce the law firmly of the ASN that is not neutral in order to achieve a healthy democratic party and based on the principle of luberjurdil (langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil) which have mandated in the legislation.
Jaringan kolaborasi para penulis
4 penulis ·
6 tautan kepenulisan bersama
· 2 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
State University of Semarang
Samudra University
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.