Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Evidence of Police Investigation Procedures as Historical Data: Efforts to Reconstruct Violence Banyuwangi, 1998-1999

Paramita: Historical Studies Journal · Vol. 36 No. 2 (2026)

DOI
10.15294/paramita.v36i2.16739
ISSN
2407-5825, 0854-0039
Terbit
2026-10-24
Penerbit
istory Department, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang in collaboration with Masyarakat Sejarawan Indonesia (Indonesian Historical Society)
Bahasa
eng

Abstrak

Abstract: It is Reconstructing the history of mass violence frequently encounters significant methodological challenges due to the scarcity of reliable primary sources, the reluctance of perpetrators and witnesses to disclose past events, and the limited availability of official archives. These challenges are particularly evident in studies of the anti-witchcraft violence that occurred in Banyuwangi, Indonesia, during the late 1990s. This study examines the potential of police investigation records and court archives as alternative primary historical sources for reconstructing episodes of violence when conventional archival materials and oral testimonies are incomplete or inaccessible. Employing the historical method, the research integrates archival research, source criticism, interpretation, and historiography through the analysis of police investigation reports, court proceedings, judicial decisions, and supporting documentary evidence. The findings demonstrate that judicial archives preserve detailed chronological accounts, witness testimonies, suspect interrogations, and material evidence, enabling historians to reconstruct violent events with greater accuracy and to verify information obtained from oral histories. Furthermore, these records reveal dimensions of violence that are frequently absent from public memory and institutional archives. The study contributes to historical methodology by proposing judicial archives as an underutilized yet credible category of primary historical sources for investigating political and communal violence. It also expands the methodological toolkit available to historians by demonstrating how legal documents can complement conventional archival collections and oral history. The findings have broader implications for historical research on violence, transitional justice, and collective memory, particularly in contexts where official state archives remain inaccessible or historical actors are unwilling to provide testimony. Abstrak: Menulis sejarah kekerasan seringkali menemui kendala dalam pencarian data. Hal ini disebabkan adanya kekhawatirkan dan bungkamnya para pelaku untuk mengungkapkan kronologi tentang peristiwa sejarah. Proses pencarian data arsip kadang kala juga tidak banyak ditemukan di lembaga arsip. Di sisi lain, para sejarawan belum begitu familiar terhadap data yang didapat dari pihak berwajib. Rekonstruksi sejarah kekerasan dengan isu dukun santet di Banyuwangi pun juga demikian. Penelusuran data banyak ditemukan kendala seperti pelaku sejarah yang tidak mau menceritakan peristiwa yang terjadi. Peran arsip dari kepolisian dan pengadilan sangat penting, karena dalam berita acara pemeriksaan dan berita pengadilan sudah tertulis. Sejarawan perlu untuk melihat arsip dari pengadilan sebagai salah satu alternatif manakala sejarawan kesulitan dalam mencari data. Pada poin inilah sejarawan harus bisa menjemput arsip tidak hanya terpaku pada lembaga arsip saja, tetapi bisa mencari arsip melalui lembaga seperti pengadilan untuk melihat kronologi dari kekerasan yang terjadi dan sudah diadili di lembaga peradilan. Sejarawan bisa bertindak lebih jauh untuk analisis data dan bisa melihat hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh lembaga peradilan. Kajian ini akan membahas tentang peran sejarawan dalam melakukan pencarian data yang berasal dari pengadilan sebagai sumber primer.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

25 penulis · 68 tautan kepenulisan bersama · 16 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Diponegoro University
  • UIN Raden Mas Said Surakarta
  • Universitas Ivet
  • The University of Sydney
  • Arsip Nasional Republik Indonesia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Singgih Tri SulistiyonoDiponegoro University3
Fathu Shodiqur RohmanAfiliasi tidak diketahui1
Eko Hari WidiastutiUniversitas Ivet1
MahmudAfiliasi tidak diketahui1
Syaiful AminState University of Semarang1
Hany NurpratiwiState University of Semarang1
Atno AtnoState University of Semarang1
Andy SuryadiState University of Semarang1
Dimas AnggoroState University of Semarang1
Junaidi Fery LusiantoState University of Semarang1
Heri PriyatmokoDiponegoro University1
Tsabit Azinar AhmadState University of Semarang1
Nanda Julian UtamaState University of Semarang1
Irwan HidayatAfiliasi tidak diketahui1
Wahyu WidayaniAfiliasi tidak diketahui1
Teodorikus HanpalamDiponegoro University1
WasinoState University of Semarang1
Fitri Amalia Shinta SiwiThe University of Sydney1
AgungArsip Nasional Republik Indonesia1
Haryono RinardiDiponegoro University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/paramita/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Evidence of Police Investigation Procedures as Historical Data: Efforts to Reconstruct Violence Banyuwangi, 1998-1999</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Latif Kusairi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Dhanang Respati Puguh</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Yety Rochwulaningsih</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Eka Yudha Wibowo</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Adrian Perkasa</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Banyuwangi witchcraft</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">police investigation procedures</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">historical sources</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract: It is  Reconstructing the history of mass violence frequently encounters significant methodological challenges due to the scarcity of reliable primary sources, the reluctance of perpetrators and witnesses to disclose past events, and the limited availability of official archives. These challenges are particularly evident in studies of the anti-witchcraft violence that occurred in Banyuwangi, Indonesia, during the late 1990s. This study examines the potential of police investigation records and court archives as alternative primary historical sources for reconstructing episodes of violence when conventional archival materials and oral testimonies are incomplete or inaccessible. Employing the historical method, the research integrates archival research, source criticism, interpretation, and historiography through the analysis of police investigation reports, court proceedings, judicial decisions, and supporting documentary evidence. The findings demonstrate that judicial archives preserve detailed chronological accounts, witness testimonies, suspect interrogations, and material evidence, enabling historians to reconstruct violent events with greater accuracy and to verify information obtained from oral histories. Furthermore, these records reveal dimensions of violence that are frequently absent from public memory and institutional archives. The study contributes to historical methodology by proposing judicial archives as an underutilized yet credible category of primary historical sources for investigating political and communal violence. It also expands the methodological toolkit available to historians by demonstrating how legal documents can complement conventional archival collections and oral history. The findings have broader implications for historical research on violence, transitional justice, and collective memory, particularly in contexts where official state archives remain inaccessible or historical actors are unwilling to provide testimony.
Abstrak: Menulis sejarah kekerasan seringkali menemui kendala dalam pencarian data. Hal ini disebabkan adanya kekhawatirkan dan bungkamnya para pelaku untuk mengungkapkan kronologi tentang peristiwa sejarah. Proses pencarian data arsip kadang kala juga tidak banyak ditemukan di lembaga arsip. Di sisi lain, para sejarawan belum begitu familiar terhadap data yang didapat dari pihak berwajib. Rekonstruksi sejarah kekerasan dengan isu dukun santet di Banyuwangi pun juga demikian. Penelusuran data banyak ditemukan kendala seperti pelaku sejarah yang tidak mau menceritakan peristiwa yang terjadi. Peran arsip dari kepolisian dan pengadilan sangat penting, karena dalam berita acara pemeriksaan dan berita pengadilan sudah tertulis. Sejarawan perlu untuk melihat arsip dari pengadilan sebagai salah satu alternatif manakala sejarawan kesulitan dalam mencari data. Pada poin inilah sejarawan harus bisa menjemput arsip tidak hanya terpaku pada lembaga arsip saja, tetapi bisa mencari arsip melalui lembaga seperti pengadilan untuk melihat kronologi dari kekerasan yang terjadi dan sudah diadili di lembaga peradilan. Sejarawan bisa bertindak lebih jauh untuk analisis data dan bisa melihat hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh lembaga peradilan. Kajian ini akan membahas tentang peran sejarawan dalam melakukan pencarian data yang berasal dari pengadilan sebagai sumber primer.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">istory Department, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang in collaboration with Masyarakat Sejarawan Indonesia (Indonesian Historical Society)</dc:publisher>
	<dc:date>2026-10-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/paramita/article/view/16739</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/paramita.v36i2.16739</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Paramita: Historical Studies Journal; Vol. 36 No. 2 (2026): Agricultural History</dc:source>
	<dc:source>2407-5825</dc:source>
	<dc:source>0854-0039</dc:source>
	<dc:source>10.15294/paramita.v36i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/paramita/article/view/16739/11981</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Paramita: Historical Studies Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>