Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Regulasi Foreign Direct Investment dalam Perizinan dan Pemulihan Sektor Lingkungan Pertambangan Batubara Era UU Minerba 2020

Law Research Review Quarterly · Vol. 10 No. 2 (2025)

DOI
10.15294/llrq.v10i2.4368
ISSN
2716-3415
Terbit
2025-06-16
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Penulisan ini membahas mengenai perizinan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, PMA sendiri menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memanfaat sumber daya alam Indonesia di sektor pertambangan batubara. Kewenangan PMA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu tujuannya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Dalam sektor pertambangan batubara mengenai PMA diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga perizinan dan pemulihan sektor pertambangan batubara di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan pada era UU Minerba 2020 yang mendorong investasi asing di sektor pertambangan batubara. Kegiatan pertambangan tersebut tentu memberikan kerusakan lingkungan sehingga dibutuhkan pemulihan sesudah melakukan kegiatan pertambangan. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perizinan PMA pada era UU Minerba 2020 serta bagaimana ketentuan dan cara pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batubara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis, yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis, maka diperoleh kesimpulan, yaitu; (1) Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan keterlibatan pemerintah pusat dalam mengawasi operasi pertambangan sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi asing dengan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi investor. (2) UU Minerba 2020 tidak memprioritaskan aspek hukum responsif untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan tantangan lingkungan hidup yang semakin memburuk. Sehingga diperlukan keseimbangan antara tujuan investasi dan kelestarian lingkungan. Dengan menggabungkan kepentingan investasi dan kepentingan lingkungan, bisa menciptakan hukum yang lebih seimbang dan berkelanjutan untuk masa depan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

2 penulis · 1 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Arif HidayatState University of Semarang2

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Regulasi Foreign Direct Investment dalam Perizinan dan Pemulihan Sektor Lingkungan Pertambangan Batubara Era UU Minerba 2020</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Taqiyaah, Adzraa</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Penanaman Modal Asing</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pertambanagan Batubara</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">UU Minerba 20</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penulisan ini membahas mengenai perizinan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, PMA sendiri menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memanfaat sumber daya alam Indonesia di sektor pertambangan batubara. Kewenangan PMA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu tujuannya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Dalam sektor pertambangan batubara mengenai PMA diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga perizinan dan pemulihan sektor pertambangan batubara di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan pada era UU Minerba 2020 yang mendorong investasi asing di sektor pertambangan batubara. Kegiatan pertambangan tersebut tentu memberikan kerusakan lingkungan sehingga dibutuhkan pemulihan sesudah melakukan kegiatan pertambangan. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perizinan PMA pada era UU Minerba 2020 serta bagaimana ketentuan dan cara pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batubara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis, yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis, maka diperoleh kesimpulan, yaitu; (1) Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan keterlibatan pemerintah pusat dalam mengawasi operasi pertambangan sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi asing dengan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi investor. (2) UU Minerba 2020 tidak memprioritaskan aspek hukum responsif untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan tantangan lingkungan hidup yang semakin memburuk. Sehingga diperlukan keseimbangan antara tujuan investasi dan kelestarian lingkungan. Dengan menggabungkan kepentingan investasi dan kepentingan lingkungan, bisa menciptakan hukum yang lebih seimbang dan berkelanjutan untuk masa depan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2025-06-16</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/article/view/4368</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/llrq.v10i2.4368</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Law Research Review Quarterly; Vol. 10 No. 2 (2024): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts</dc:source>
	<dc:source>2716-3415</dc:source>
	<dc:source>10.15294/llrq.v10i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/article/view/4368/2865</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Law Research Review Quarterly</dc:rights>
</oai_dc:dc>