Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Dilusi Merek Pada Platform E-Commerce

Law Research Review Quarterly · Vol. 10 No. 4 (2025)

DOI
10.15294/llrq.v10i4.12190
ISSN
2716-3415
Terbit
2025-06-16
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan, termasuk pada aspek perdagangan. Salah satu tantangan yang terjadi pada perdagangan melalui sistem elektronik adalah permasalahan terkait pelanggaran merek yang terjadi melalui platform e-commerce yaitu penjualan barang dilusi merek terkenal. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi merek terkenal atas adanya permasalahan tersebut dan pertanggungjawaban hukum pihak penyedia platform e-commerce sebagai bentuk pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam mengawasi permasalahan dilusi merek pada platform e-commerce. Sumber data yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum dengan teknik sinkronisasi bahan hukum Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi merek terkenal terhadap praktik dilusi merek melalui platform e-commerce di Amerika Serikat dan Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan, baik dalam perlindungan hukum preventif, maupun represif. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi merek terkenal diatur secara normatif pada peraturan perundang-undangan, sedangkan di Amerika Serikat selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga diatur dalam putusan pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan terkait dilusi merek di Indonesia masih diatur secara implisit, belum secara spesifik sebagaimana pengaturan perundang-undangan di Amerika Serikat. Sedangkan pada pertanggungjawaban hukum PPMSE antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan batasan tanggung jawab hukum penyedia platform e-commerce selaku pihak PPMSE.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Dilusi Merek Pada Platform E-Commerce</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Shabrina Ummi Fitria</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Merek Terkenal</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Dilusi Merek</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Platform-E-Commerce</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan, termasuk pada aspek perdagangan. Salah satu tantangan yang terjadi pada perdagangan melalui sistem elektronik adalah permasalahan terkait pelanggaran merek yang terjadi melalui platform e-commerce yaitu penjualan barang dilusi merek terkenal. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi merek terkenal atas adanya permasalahan tersebut dan pertanggungjawaban hukum pihak  penyedia platform e-commerce sebagai bentuk pengawasan Penyelenggara  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam mengawasi permasalahan  dilusi merek pada platform e-commerce. Sumber data yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum dengan teknik sinkronisasi bahan hukum Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi merek terkenal terhadap praktik dilusi merek melalui platform e-commerce di Amerika Serikat dan Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan, baik dalam perlindungan hukum preventif, maupun represif. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi merek terkenal diatur secara normatif pada peraturan perundang-undangan, sedangkan di Amerika Serikat selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga diatur dalam putusan pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan terkait dilusi merek di Indonesia masih diatur secara implisit, belum secara spesifik sebagaimana pengaturan perundang-undangan di Amerika Serikat. Sedangkan pada pertanggungjawaban hukum PPMSE antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan batasan tanggung jawab hukum penyedia platform e-commerce selaku pihak PPMSE.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2025-06-16</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/article/view/12190</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/llrq.v10i4.12190</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Law Research Review Quarterly; Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice</dc:source>
	<dc:source>2716-3415</dc:source>
	<dc:source>10.15294/llrq.v10i4</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/article/view/12190/2904</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Law Research Review Quarterly</dc:rights>
</oai_dc:dc>