Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Pertanggungjawaban Hukum Dari Jual Beli Akun Canva Pro: Tinjauan Yuridis Sosiologis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Law Research Review Quarterly · Vol. 11 No. 3 (2025)

DOI
10.15294/llrq.v11i3.28512
ISSN
2716-3415
Terbit
2025-08-10
Penerbit
Universitas Negeri Semarang
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak ketiga dalam praktik jual beli akun Canva Pro yang dilakukan secara tidak resmi di Indonesia, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999. Fenomena jual beli akun digital oleh pihak ketiga marak terjadi seiring pesatnya perkembangan transaksi digital, namun menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dan legalitas transaksi. Studi ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif, mengkaji regulasi yang berlaku, studi literatur, analisis putusan pengadilan, serta survei dan wawancara dengan konsumen dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual akun Canva Pro ilegal dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha menurut UUPK, sehingga wajib memberikan perlindungan dan informasi yang benar kepada konsumen. Namun, dalam praktiknya, konsumen kerap dirugikan akibat pemblokiran akun, penipuan, dan minimnya mekanisme ganti rugi, diperparah oleh ketidakjelasan status hukum produk digital dan lemahnya pengawasan platform digital. Penelitian ini menyoroti kesenjangan hukum (legal gap) dalam regulasi transaksi digital non-resmi dan menekankan perlunya pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan penyedia layanan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan pengawasan transaksi digital, penegakan hukum terhadap penjual ilegal, serta edukasi konsumen mengenai risiko dan legalitas transaksi akun digital.

Jaringan kolaborasi para penulis

Belum ada rekan penulis di Melola.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pertanggungjawaban Hukum Dari Jual Beli Akun Canva Pro: Tinjauan Yuridis Sosiologis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Khuzaeri, Alfandi</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak ketiga dalam praktik jual beli akun Canva Pro yang dilakukan secara tidak resmi di Indonesia, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999. Fenomena jual beli akun digital oleh pihak ketiga marak terjadi seiring pesatnya perkembangan transaksi digital, namun menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dan legalitas transaksi. Studi ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif, mengkaji regulasi yang berlaku, studi literatur, analisis putusan pengadilan, serta survei dan wawancara dengan konsumen dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual akun Canva Pro ilegal dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha menurut UUPK, sehingga wajib memberikan perlindungan dan informasi yang benar kepada konsumen. Namun, dalam praktiknya, konsumen kerap dirugikan akibat pemblokiran akun, penipuan, dan minimnya mekanisme ganti rugi, diperparah oleh ketidakjelasan status hukum produk digital dan lemahnya pengawasan platform digital. Penelitian ini menyoroti kesenjangan hukum (legal gap) dalam regulasi transaksi digital non-resmi dan menekankan perlunya pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan penyedia layanan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan pengawasan transaksi digital, penegakan hukum terhadap penjual ilegal, serta edukasi konsumen mengenai risiko dan legalitas transaksi akun digital.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Negeri Semarang</dc:publisher>
	<dc:date>2025-08-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/article/view/28512</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15294/llrq.v11i3.28512</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Law Research Review Quarterly; Vol. 11 No. 3 (2025): Various Issues on Law and Development</dc:source>
	<dc:source>2716-3415</dc:source>
	<dc:source>10.15294/llrq.v11i3</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/article/view/28512/5680</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Law Research Review Quarterly</dc:rights>
</oai_dc:dc>