Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Analisis Yuridis Kerugian Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara

Jurnal Sains Sosio Humaniora · Vol. 3 No. 1 (2019) · hlm. 31–46

DOI
10.22437/jssh.v3i1.7084
ISSN
2580-2305, 2580-1244
Terbit
2019-06-30
Penerbit
LPPM Universitas Jambi
Bahasa
en

Abstrak

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, negara mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai konsekuensi terhadap hak negara untuk dapat memungut sejumlah dana secara paksa dari masyarakat yang dikenal dengan nama pajak ataupun penerimaan negara lainnnya. Sehubungan dengan kewajiban Negara tersebut, dalam pengelolaan keuangan negara pemerintah selalu berusaha menghindarkan terjadinya kekurangan kekayaan karena alasan apapun yang disebabkan kesalahan dalam pengelolaan oleh pejabatnya, agar pemerintah tetap dapat menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep dasar seperti tersebut, dalam setiap terjadinya kekurangan kekayaan negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang kemudian dikenal dengan istilah kerugian negara, pemerintah hanya mewajibkan langkah-langkah pemulihan kemampuan keuangan negara, agar pemerintah tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan konsep terjadinya kerugian negara dalam UU Keuangan Negara maupun UU Perbendaharaan Negara hanya menuntut agar semua kekayaan yang berkurang sebagai akibat kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali. Dalam praktek masalah kerugian negara tersebut dibedakan antara kerugian negara sebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian negara sebagai akibat tindakan kecurangan/ penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan melihat konsep penyelesaian kerugian Negara ditinjau dari aspek hukum administrasi Negara. Dan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya. Dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam memperkaya kajian Hukum Keuangan Negara.

Jaringan kolaborasi para penulis

29 penulis · 68 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Institut Agama Islam Negeri Kendari
  • Politeknik Negeri Jember
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Fitria FitriaAfiliasi tidak diketahui3
Ratna DewiAfiliasi tidak diketahui3
Nadia Fitri IrawanAfiliasi tidak diketahui2
Hartati HartatiInstitut Agama Islam Negeri Kendari2
Dhil's NoviadesAfiliasi tidak diketahui2
Windarto WindartoAfiliasi tidak diketahui2
Dhils NoviadesAfiliasi tidak diketahui2
Dimas SubektiAfiliasi tidak diketahui1
Yetniwati YetniwatiAfiliasi tidak diketahui1
Siti KunartiAfiliasi tidak diketahui1
Raja Sharah FatriciaAfiliasi tidak diketahui1
Sukamto SatotoAfiliasi tidak diketahui1
Rustian MushawiryaAfiliasi tidak diketahui1
Hafrida HafridaAfiliasi tidak diketahui1
Latifah AmirAfiliasi tidak diketahui1
Yunita Sri RahayuAfiliasi tidak diketahui1
Sri Ningsih HasimiAfiliasi tidak diketahui1
Alissa Zalia MaghfiraAfiliasi tidak diketahui1
Melyn UtamiAfiliasi tidak diketahui1
Dewi KurniawatiPoliteknik Negeri Jember1
Humaizi HumaiziAfiliasi tidak diketahui1
Hera ChairunisaAfiliasi tidak diketahui1
Lisa AnggrainiAfiliasi tidak diketahui1
Yovita Sabarina SitepuAfiliasi tidak diketahui1
Raras SutatminingsihAfiliasi tidak diketahui1
Mickhael RajagukgukAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JSSH/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Yuridis Kerugian Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Zulkarnain, Iskandar</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Syarif, Afif</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Raharja, Ivan Fauzani</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, negara mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai konsekuensi terhadap hak negara untuk dapat memungut sejumlah dana secara paksa dari masyarakat yang dikenal dengan nama pajak ataupun penerimaan negara lainnnya. Sehubungan dengan kewajiban Negara tersebut, dalam pengelolaan keuangan negara pemerintah selalu berusaha menghindarkan terjadinya kekurangan kekayaan karena alasan apapun yang disebabkan kesalahan dalam pengelolaan oleh pejabatnya, agar pemerintah tetap dapat menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep dasar seperti tersebut, dalam setiap terjadinya kekurangan kekayaan negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang kemudian dikenal dengan istilah kerugian negara, pemerintah hanya mewajibkan langkah-langkah pemulihan kemampuan keuangan negara, agar pemerintah tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan konsep terjadinya kerugian negara dalam UU Keuangan Negara maupun UU Perbendaharaan Negara hanya menuntut agar semua kekayaan yang berkurang sebagai akibat kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali.&amp;nbsp; Dalam&amp;nbsp; praktek masalah kerugian negara tersebut dibedakan antara kerugian negara sebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian negara sebagai akibat tindakan kecurangan/ penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan melihat konsep &amp;nbsp;penyelesaian kerugian Negara ditinjau dari aspek hukum administrasi Negara. Dan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya. Dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam memperkaya kajian Hukum Keuangan &amp;nbsp;Negara.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">LPPM Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2019-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7084</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/jssh.v3i1.7084</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Sains Sosio Humaniora; Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019; 31-46</dc:source>
	<dc:source>2580-2305</dc:source>
	<dc:source>2580-1244</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7084/9583</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2019 Iskandar Zulkarnain, Afif Syarif, Ivan Fauzani Raharja</dc:rights>
</oai_dc:dc>