Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Jurnal Sains Sosio Humaniora · Vol. 3 No. 1 (2019) · hlm. 67–75

DOI
10.22437/jssh.v3i1.7134
ISSN
2580-2305, 2580-1244
Terbit
2019-06-30
Penerbit
LPPM Universitas Jambi
Bahasa
en

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Mengingat tidak adanya lagi kedudukan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan dan mineral untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Jaringan kolaborasi para penulis

32 penulis · 73 tautan kepenulisan bersama · 7 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
  • McGill University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rustian MushawiryaUniversitas Jambi2
Ivan Fauzani RaharjaUniversitas Jambi2
Fitria FitriaUniversitas Jambi1
Afif SyarifUniversitas Jambi1
Dhil’s NoviadesUniversitas Jambi1
Taufik YahyaUniversitas Jambi1
Windarto WindartoAfiliasi tidak diketahui1
Usman UsmanAfiliasi tidak diketahui1
Erik SantioAfiliasi tidak diketahui1
Erik SantioAfiliasi tidak diketahui1
Yuni YantiUniversitas Jambi1
Beni Willia SaputraUniversitas Jambi1
NettyAfiliasi tidak diketahui1
Yunda Santika YundaAfiliasi tidak diketahui1
Yunda SantikaUniversitas Jambi1
Novi SusantiUniversitas Jambi1
Hartati HartatiUniversitas Jambi1
Dwinda AnugrahUniversitas Jambi1
Hartati HartatiUniversitas Jambi1
Elfi Nola TumanggerUniversitas Jambi1
Fajri HalimUniversitas Jambi1
Muhammad PadolAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad PadolUniversitas Jambi1
Windarto WindartoUniversitas Jambi1
Dwi SuryahartatiUniversitas Jambi1
Suhermi SuhermiUniversitas Jambi1
Firya OktaviarniUniversitas Jambi1
Eko NuriyatmanUniversitas Jambi1
Muhammad Izzul HaqMcGill University1
Muhammad Misbahul MujibSunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JSSH/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Satoto, Sukamto</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Nasution, Bahder Johan</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Mengingat tidak adanya lagi kedudukan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan dan mineral untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">LPPM Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2019-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7134</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/jssh.v3i1.7134</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Sains Sosio Humaniora; Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019; 67-75</dc:source>
	<dc:source>2580-2305</dc:source>
	<dc:source>2580-1244</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7134/9607</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2019 Sukamto Satoto, Bahder Johan Nasution</dc:rights>
</oai_dc:dc>