Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

REKONSTRUKSI PENGEMBALIAN WEWENANG PENETAPAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 1 No. 2 (2021) · hlm. 191–211

DOI
10.22437/limbago.v1i2.13393
ISSN
2797-9040
Terbit
2021-06-30
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan konsep ketatanegaraan yang baru, pedoman pembangunan nasional Indonesia yang sebelumnya berpanduan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Namun dengan adanya amandemen UUD 1945 kewenangan tersebut berpindah tangan menjadi kewenangan Presiden yang berbentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, kewenangan yang dijalankan oleh presiden ini dinilai tidak ideal dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Apa Urgensi pengembalian wewenang penetapan garis-garis besar haluan Negara kepada majelis permusyawaratan rakyat?, Kedua, Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Garis-garis besar haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dikarenakan kekaburan norma, diperoleh hasil yaitu, secara Filosofis, bahwa pancasila mengamanatkan segala bentuk kebijakan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, termasuk dalam menetapkan arah pembangunan nasional Indonesia, secara sosiologis, konsep rencana pembangunan jangka panjang nasional masih sangat kurang maksimal dilaksanakan, secara yuridis, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional dan undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, tidak mengatur secara rinci mekanisme pengawasan pembangun nasional Indonesia, sedangka ius constituendum penulis mengharapkan dikembalikannya kewenangan penetapan pembentukan garis-garis besar haluan Negara kepada Majelis Permusyawaratan rakyat dengan mekanisme yang telah disempurnakan, untuk mengakomodasi hal tersebut perlu dilakukan perubahan kelima undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945, perubahan yang dilakukan secara terbatas, dengan memasukan wewenang majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga pembentuk garis-garis besar haluan Negara, serta membentuk suatu undang-undang haluan Negara yang berisi mekanisme pembentukan, pengawasan, berkenaan haluan Negara.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

8 penulis · 10 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi2
Winda Maylen Eriza windaAfiliasi tidak diketahui1
Winda Maylen Eriza windaAfiliasi tidak diketahui1
Jevon Adijenda Adijenda ParkherUniversitas Jambi1
Muhammad Gibral FarezaUniversitas Jambi1
Iznan Habib KashogiUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">REKONSTRUKSI PENGEMBALIAN WEWENANG PENETAPAN  GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA KEPADA  MAJELIS  PERMUSYAWARATAN RAKYAT</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Julisetian, Fycy</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Radjab, Dasril</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Rekonstruksi;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Wewenang;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Majelis Permusyawaratan Rakyat;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Garis Besar Haluan Negara;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan konsep ketatanegaraan yang baru, pedoman pembangunan nasional Indonesia yang sebelumnya berpanduan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Namun dengan adanya amandemen UUD 1945 kewenangan tersebut berpindah tangan menjadi kewenangan Presiden yang berbentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, kewenangan yang dijalankan oleh presiden ini dinilai tidak ideal dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Apa Urgensi pengembalian wewenang penetapan garis-garis besar haluan Negara kepada majelis permusyawaratan rakyat?, Kedua, Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Garis-garis besar haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dikarenakan kekaburan norma, diperoleh hasil yaitu, secara Filosofis, bahwa pancasila mengamanatkan segala bentuk kebijakan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, termasuk dalam menetapkan arah pembangunan nasional Indonesia, secara sosiologis, konsep rencana pembangunan jangka panjang nasional masih sangat kurang maksimal dilaksanakan, secara yuridis, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional dan undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, tidak mengatur secara rinci mekanisme pengawasan pembangun nasional Indonesia, sedangka ius constituendum penulis mengharapkan dikembalikannya kewenangan penetapan pembentukan garis-garis besar haluan Negara kepada Majelis Permusyawaratan rakyat dengan mekanisme yang telah disempurnakan, untuk mengakomodasi hal tersebut perlu dilakukan perubahan kelima undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945, perubahan yang dilakukan secara terbatas, dengan memasukan wewenang majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga pembentuk garis-garis besar haluan Negara, serta membentuk suatu undang-undang haluan Negara yang berisi mekanisme pembentukan, pengawasan, berkenaan haluan Negara.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2021-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/13393</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v1i2.13393</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 1 No. 2 (2021); 191-211</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v1i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/13393/11875</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Fycy Julisetian, Dasril Radjab</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>