Akses terbuka
Jurnal
KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Limbago: Journal of Constitutional Law
ISSN 2797-9040
Terbit 2021-06-30
Penerbit Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa en
Abstrak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 21 ayat (1) membentuk satu organ baru dalam struktur lembaga KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Kewenangan Dewan Pengawas yang meliputi wewenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, yang sebelumnya menjadi kewenangan lembaga yudikatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan Pengawas Internal sebagai perwujudan dari fungsi check and balances internal kelembagaan KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK sendiri menimbulkan beberapa implikasi hukum dalam sistem kelembagaan negara Indonesia: pertama, implikasi terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK; kedua, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman; ketiga, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang KPK yang baru terdapat beberapa kerancuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka diperlukan untuk membuat penyesuaian aturan-aturan yang berlaku, agar dapat menghindari berbagai ketidakpastian hukum.
Jaringan kolaborasi para penulis
15 penulis ·
24 tautan kepenulisan bersama
· 14 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Halim Pranata, Taufik </dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Zarkasi, A</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Dewan Pengawas KPK</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Pimpinan KPK</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Implikasi Hukum</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 21 ayat (1) membentuk satu organ baru dalam struktur lembaga KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Kewenangan Dewan Pengawas yang meliputi wewenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, yang sebelumnya menjadi kewenangan lembaga yudikatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan Pengawas Internal sebagai perwujudan dari fungsi check and balances internal kelembagaan KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK sendiri menimbulkan beberapa implikasi hukum dalam sistem kelembagaan negara Indonesia: pertama, implikasi terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK; kedua, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman; ketiga, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang KPK yang baru terdapat beberapa kerancuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka diperlukan untuk membuat penyesuaian aturan-aturan yang berlaku, agar dapat menghindari berbagai ketidakpastian hukum.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
<dc:date>2021-06-30</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/13395</dc:identifier>
<dc:identifier>10.22437/limbago.v1i2.13395</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 1 No. 2 (2021); 346-363</dc:source>
<dc:source>2797-9040</dc:source>
<dc:source>10.22437/limbago.v1i2</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/13395/11880</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Taufik Halim Pranata, A Zarkasi</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Halim Pranata, T., & Zarkasi, A. (2021). KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Limbago: Journal of Constitutional Law, 1(2), 346–363. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13395
Salin
IEEE
T. Halim Pranata and A. Zarkasi, “KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” Limbago: Journal of Constitutional Law, vol. 1, no. 2, pp. 346–363, 2021, doi: 10.22437/limbago.v1i2.13395.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.