Akses terbuka
Jurnal
Tanpa peringkat SINTA
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING
Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 1 No. 2 (2021) · hlm. 265–279
ISSN 2797-9040
Terbit 2021-06-30
Penerbit Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa en
Abstrak
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diketemukan mengenai ketentuan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing. Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, tidak ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup atau tugas yang dimaksud apakah disesuaikan dengan tugas dan fungsi gubernur dan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi; 2) implikasi hukum terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing mengacu 3 (tiga) aspek yaitu pendekatan konsep dan yuridis, kelembagaan dan aspek administrasi. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Pemantauan Orang Asing.
Jaringan kolaborasi para penulis
14 penulis ·
17 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Jambi Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING </dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Maria, Diana</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Ansorullah, Ansorullah</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Tanggung Jawab;</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Pemerintah Daerah;</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Pemantauan Orang Asing;</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diketemukan mengenai ketentuan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing. &nbsp;Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, tidak ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup atau tugas yang dimaksud apakah disesuaikan dengan tugas dan fungsi gubernur dan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi; 2) implikasi hukum terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing mengacu 3 (tiga) aspek yaitu pendekatan konsep dan yuridis, kelembagaan dan aspek administrasi.
&nbsp;
&nbsp;
Kata Kunci:&nbsp; Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Pemantauan Orang Asing.
&nbsp;</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
<dc:date>2021-06-30</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/13416</dc:identifier>
<dc:identifier>10.22437/limbago.v1i2.13416</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 1 No. 2 (2021); 265-279</dc:source>
<dc:source>2797-9040</dc:source>
<dc:source>10.22437/limbago.v1i2</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/13416/11872</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Diana Maria, Ansorullah</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Maria, D., & Ansorullah, A. (2021). ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING. Limbago: Journal of Constitutional Law, 1(2), 265–279. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13416
Salin
IEEE
D. Maria and A. Ansorullah, “ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING,” Limbago: Journal of Constitutional Law, vol. 1, no. 2, pp. 265–279, 2021, doi: 10.22437/limbago.v1i2.13416.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.