Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

ANALISIS PENERAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 2 No. 2 (2022) · hlm. 165–182

DOI
10.22437/limbago.v2i2.16607
ISSN
2797-9040
Terbit
2022-06-30
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ambang batas perolehan suara (presidential threshold) dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan (2) untuk menganalisis dan mengkritisi ambang batas perolehan suara (presidential threshold) yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, sistemasi secara teratur dan interpretasi bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan presidential threshold menyebabkan semua partai politik yang menjadi peserta pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil presiden karena harus memenuhi ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hilangnya hak konstitusional partai politik baru dan terjadinya pembelahan yang luar biasa pada rakyat Indonesia. (2) Ambang batas perolehan suara yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mesti menurunkan perolehan kursi sebelumnya dan adanya tiga sampai empat calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menurunkan ambang batas yang tidak terlalu tinggi maka ini sesuai dengan amanat konstitusi, dimana Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar Presiden itu milik bersama bukan milik kelompok yang akan dengan otomatis memperkuat legitimasi sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

21 penulis · 36 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Meri YarniUniversitas Jambi5
Irwandi IrwandiUniversitas Jambi3
Netty NettyUniversitas Jambi3
Taufan Dyusandra PutraAfiliasi tidak diketahui1
Andrizal AndrizalUniversitas Jambi1
Faizah BafadhalUniversitas Jambi1
Pando PandoUniversitas Jambi1
Iglesias PanjaitanUniversitas Jambi1
Sari FebriyantiUniversitas Jambi1
Khusnul IkhsanaUniversitas Jambi1
Arfa'i Arfa'iUniversitas Jambi1
Sumarno SumarnoUniversitas Jambi1
Ivory Sandora MartinUniversitas Jambi1
Ansorullah AnsorullahUniversitas Jambi1
Ulfa ArminUniversitas Jambi1
Adeb Davega PrasnaUniversitas Jambi1
Lauri JulianiUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Pebriana WulandariUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">ANALISIS PENERAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Aziim, Muhammad </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Kosariza, Kosariza</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Analisis;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Penerapan;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Presidential Threshold;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ambang batas perolehan suara (presidential threshold) dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan (2) untuk menganalisis dan mengkritisi ambang batas perolehan suara (presidential threshold) yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, sistemasi secara teratur dan interpretasi bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan presidential threshold menyebabkan semua partai politik yang menjadi peserta pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil presiden karena harus memenuhi ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hilangnya hak konstitusional partai politik baru dan terjadinya pembelahan yang luar biasa pada rakyat Indonesia. (2) Ambang batas perolehan suara yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mesti menurunkan perolehan kursi sebelumnya dan adanya tiga sampai empat calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menurunkan ambang batas yang tidak terlalu tinggi maka ini sesuai dengan amanat konstitusi, dimana Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar Presiden itu milik bersama bukan milik kelompok yang akan dengan otomatis memperkuat legitimasi sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2022-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/16607</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v2i2.16607</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 2 No. 2 (2022); 165-182</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v2i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/16607/14425</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Muhammad Aziim</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>