Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 2 No. 3 (2022) · hlm. 427–441

DOI
10.22437/limbago.v2i3.18704
ISSN
2797-9040
Terbit
2022-10-31
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan Wakil Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. 2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian.Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 terlihat jelas kewenangan dari Wakil Menteri, namun mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hal ini terlihat bertentangan. dimana dijelaskan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. 2) Ada 2 mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian Negara yang pertama pertanggungjawaban terhadap Presiden dan kedua pertanggungjawaban terhadap Menteri.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 84 tautan kepenulisan bersama · 13 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Institut Agama Islam Negeri Kendari
  • State University of Makassar
  • Universitas Adiwangsa Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Netty NettyUniversitas Jambi6
Irwandi IrwandiUniversitas Jambi5
Kosariza KosarizaUniversitas Jambi5
Andi YaqubInstitut Agama Islam Negeri Kendari4
Adeb Davega PrasnaUniversitas Jambi3
Ashadi L. DiabInstitut Agama Islam Negeri Kendari2
Nys. ArfaUniversitas Jambi2
Faizah BafadhalUniversitas Jambi2
Arfa'i Arfa'iUniversitas Jambi2
A. Zarkasi A. ZarkasiAfiliasi tidak diketahui2
Fatihani BasoInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Eka Sufartianinsih JafarState University of Makassar1
Eva LestariInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
S NasruddinInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Andi Novita Mudriani DjaoeInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Riadin RiadinInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Dwi SuryahartatiUniversitas Jambi1
Suhermi SuhermiUniversitas Jambi1
Taufan Dyusandra PutraAfiliasi tidak diketahui1
Andrizal AndrizalUniversitas Jambi1
Nyimas ArfaAfiliasi tidak diketahui1
Dhil’s NoviadesUniversitas Jambi1
Rifqi FebrianUniversitas Adiwangsa Jambi1
Shelly Winda Puspita SariAfiliasi tidak diketahui1
Shelly Winda Puspita SariAfiliasi tidak diketahui1
Dina LorenzaUniversitas Jambi1
M. Rifqi MahardikaUniversitas Jambi1
Bima WahyuUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
M. ThalibUniversitas Jambi1
Muhammad EritonUniversitas Jambi1
Gemmy Anugerah PrasetyaUniversitas Jambi1
Selva IlyandaUniversitas Jambi1
Syafernando Akas PutraUniversitas Jambi1
Etika Dwi HardiyaningsiUniversitas Jambi1
Taufik Qul BasyarUniversitas Jambi1
Pinki AnzasmaraUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN  NOMOR 60 TAHUN 2012</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Ramadian, Pebi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">yarni, Meri </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Iswandi, Iswandi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">kewenangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">wakil menteri</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">peraturan presiden</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kewenangan Wakil Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. 2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian.Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 terlihat jelas kewenangan dari Wakil Menteri, namun mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hal ini terlihat bertentangan. dimana dijelaskan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. 2) Ada 2 mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian Negara yang pertama pertanggungjawaban terhadap Presiden dan kedua pertanggungjawaban terhadap Menteri.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2022-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18704</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v2i3.18704</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 2 No. 3 (2022); 427-441</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v2i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18704/14631</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 PEBI RAMADIAN</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>