Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 2 No. 2 (2022) · hlm. 183–199

DOI
10.22437/limbago.v2i2.18847
ISSN
2797-9040
Terbit
2022-06-30
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Abstrak Penelitian ini membahas Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, didalam UUD 1945 tidak diatur secara detail mengenai jenis pengujian apa yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian konstitusional yang ada di Indonesia hanya terbatas kepada abstract review saja. Ada satu wewenang yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi negara kita, yakni tidak diaturnya mengenai constitutional question atau concrete review. Penelitian ini menggunakkan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi mengenai harus diaturnya mekanisme constitutional question salah satunya yakni untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan. Kata Kunci: Urgensi, Constitutional Question, Abstract Review, UUD 1945, Hak, Konstitusional.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

37 penulis · 58 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Dasril RadjabUniversitas Jambi2
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi2
Muhammad Alfin Ardian AlfinAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Alfin Ardian AlfinAfiliasi tidak diketahui1
Sesi Deska FitriUniversitas Jambi1
Fira NatashaUniversitas Jambi1
Muhammad Gibral FarezaUniversitas Jambi1
Wahyu Wahyu saputraUniversitas Jambi1
Iznan Habib KashogiUniversitas Jambi1
Adinoor KusumaUniversitas Jambi1
Rachmad YantoUniversitas Jambi1
Enrico Gustian IsvardoAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad AminUniversitas Jambi1
Refsinas RefsinasUniversitas Jambi1
Riyan RipaldiUniversitas Jambi1
Ansorullah AnsorullahUniversitas Jambi1
Tania Ananda PratiwiUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Melia Surya DharmaUniversitas Jambi1
Rizki PebrianiUniversitas Jambi1
AnsorullahAfiliasi tidak diketahui1
Mukhaimin SukriAfiliasi tidak diketahui1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Siska HasraAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Daffa FadhillahAfiliasi tidak diketahui1
BustanuddinAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Daffa FadhillahAfiliasi tidak diketahui1
Elsha MutiaraAfiliasi tidak diketahui1
Agus AgusAfiliasi tidak diketahui1
Agustinus SaragihAfiliasi tidak diketahui1
Hafrida HafridaUniversitas Jambi1
Retno KusniatiUniversitas Jambi1
Rosmidah RosmidahUniversitas Jambi1
Helmi HelmiUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Ferdin, Alcika</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Priskap, Ridham </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Bustanuddin, Bustanuddin</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Urgensi;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Constitutional Question;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Abstract Review;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">UUD 1945;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hak;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Konstitusional;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstrak
Penelitian ini membahas Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, didalam UUD 1945 tidak diatur secara detail mengenai jenis pengujian apa yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian konstitusional yang ada di Indonesia hanya terbatas kepada abstract review saja. Ada satu wewenang yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi negara kita, yakni tidak diaturnya mengenai constitutional question atau concrete review. Penelitian ini menggunakkan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi mengenai harus diaturnya mekanisme constitutional question salah satunya yakni untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan.
&amp;nbsp;
Kata Kunci: Urgensi, Constitutional Question, Abstract Review, UUD 1945, Hak, Konstitusional.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2022-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18847</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v2i2.18847</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 2 No. 2 (2022); 183-199</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v2i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18847/14424</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Alcika Ferdin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>