Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Implementasi Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 4 No. 1 (2024) · hlm. 84–98

DOI
10.22437/limbago.v4i1.18952
ISSN
2797-9040
Terbit
2024-02-23
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Abstract This research aims 1) to find out and analyze the mechanism for forming DPRD Regulations in the Jambi Province DPRD after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018; 2) to find out and analyze the obstacles faced in the formation of Jambi Province DPRD regulations after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018. The research method used is empirical juridical research type. The results of the research show that the mechanism for forming DPRD regulations is based on Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for Preparing DPRD Rules and Regulations, that the absence of a mechanism for forming DPRD Regulations in the Jambi Province DPRD Regulations has had knock-on impacts. Based on temporary observations, the Jambi Provincial DPRD has not yet drafted a DPRD Regulation on the Code of Ethics as mandated by Article 63 of Government Regulation Number 12 of 2018. All members of the Jambi Provincial DPRD understand their function as forming legal products for the Jambi Provincial DPRD, but not all members understand how to form and draft legal products for the Jambi Province DPRD. And all the preparation of legal products for the Jambi Province DPRD is assisted by expert staff. Keywords: Implementation, Establishment of DPRD Regulations, and Provinsi Jambi. Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembentukan Peraturan DPRD pada DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan peraturan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD bahwa tidak adanya pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan dampak ikutan. Berdasarkan pengamatan sementara, DPRD Provinsi Jambi sampai saat belum menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Semua anggota DPRD Provinsi Jambi mengerti tentang fungsinya sebagai pembentuk produk hukum DPRD Provinsi Jambi, tetapi tidak semua anggota paham bagaimana membentuk dan meyusun produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Dan semua penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dibantu oleh staf ahli. Kata kunci: Implementasi, Pembentukan Peraturan Dprd, Provinsi Jambi.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

14 penulis · 17 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Diana MaríaUniversitas Jambi1
Ferdiansyah HanafiUniversitas Jambi1
Dio Siaga Putra PulunganUniversitas Jambi1
Muhammad RahmaniUniversitas Jambi1
Muhammad EritonUniversitas Jambi1
Satriadi SatriadiUniversitas Jambi1
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi1
Tania Ananda PratiwiUniversitas Jambi1
Iswandi IswandiUniversitas Jambi1
Guruh HidayatUniversitas Jambi1
Kosariza KosarizaUniversitas Jambi1
Ulfa ArminUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implementasi Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Saputra, M.Reza</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ansorullah, Ansorullah </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Implementasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pembentukan Peraturan Dprd Provinsi Jambi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Provinsi Jambi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract
This research aims 1) to find out and analyze the mechanism for forming DPRD Regulations in the Jambi Province DPRD after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018; 2) to find out and analyze the obstacles faced in the formation of Jambi Province DPRD regulations after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018. The research method used is empirical juridical research type. The results of the research show that the mechanism for forming DPRD regulations is based on Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for Preparing DPRD Rules and Regulations, that the absence of a mechanism for forming DPRD Regulations in the Jambi Province DPRD Regulations has had knock-on impacts. Based on temporary observations, the Jambi Provincial DPRD has not yet drafted a DPRD Regulation on the Code of Ethics as mandated by Article 63 of Government Regulation Number 12 of 2018. All members of the Jambi Provincial DPRD understand their function as forming legal products for the Jambi Provincial DPRD, but not all members understand how to form and draft legal products for the Jambi Province DPRD. And all the preparation of legal products for the Jambi Province DPRD is assisted by expert staff.
Keywords: Implementation, Establishment of DPRD Regulations, and Provinsi     Jambi.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembentukan Peraturan DPRD pada DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah  tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  mekanisme pembentukan peraturan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD bahwa tidak adanya pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan dampak ikutan. Berdasarkan pengamatan sementara, DPRD Provinsi Jambi sampai saat belum menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Semua anggota DPRD Provinsi Jambi mengerti tentang fungsinya sebagai pembentuk produk hukum DPRD Provinsi Jambi, tetapi tidak semua anggota paham bagaimana membentuk dan meyusun produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Dan semua penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dibantu oleh staf ahli.
Kata kunci: Implementasi, Pembentukan Peraturan Dprd, Provinsi Jambi.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2024-02-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18952</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v4i1.18952</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 4 No. 1 (2024); 84-98</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v4i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18952/17526</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 M. Reza saputra Reza</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>