Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Tinjauan komperatif pembentukan pemekaran kecamatan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 3 No. 1 (2023) · hlm. 100–110

DOI
10.22437/limbago.v3i1.19013
ISSN
2797-9040
Terbit
2023-02-28
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1.) untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 2.) untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan perbandingan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Perbedaan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan teknis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar. Persamaan a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif. 2.) (a) Kelebihan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan, (b) Kekurangan Kebijakan pemekaran dalam implementasinya sering prosedurnya tidak benar sehingga banyak yang justru menimbulkan konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan Hendaknya mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah di mana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah. Kata Kunci: Tinjauan, Komperatif, Pembentukan, Pemekaran, Kecamatan

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

29 penulis · 50 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Halu Oleo
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad AminUniversitas Halu Oleo3
BustanuddinAfiliasi tidak diketahui3
Haryadi HaryadiAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Iqbal Bangun IqbalAfiliasi tidak diketahui1
Taufik Halim PranataAfiliasi tidak diketahui1
Dhandy NugrahaAfiliasi tidak diketahui1
Jerrycho AndrianAfiliasi tidak diketahui1
Aan MarriansahAfiliasi tidak diketahui1
Yos TrioAfiliasi tidak diketahui1
Kevin Akbar PratamaAfiliasi tidak diketahui1
Nur Azizah NstAfiliasi tidak diketahui1
IswandiAfiliasi tidak diketahui1
Daffa Ilham PratamaAfiliasi tidak diketahui1
Meri YarniAfiliasi tidak diketahui1
Annisa ZanurAfiliasi tidak diketahui1
YudistiraAfiliasi tidak diketahui1
MuhmmadAfiliasi tidak diketahui1
Dwi ZahroAfiliasi tidak diketahui1
Hananta FAfiliasi tidak diketahui1
Elizabeth SiregarAfiliasi tidak diketahui1
Adithiya DiarAfiliasi tidak diketahui1
Sayuti SayutiAfiliasi tidak diketahui1
Saidatul Nadia Abd AzizAfiliasi tidak diketahui1
Rr. Rina AntasariAfiliasi tidak diketahui1
Firmansyah PutraAfiliasi tidak diketahui1
Farhanin binti Abdullah AsuhaimiAfiliasi tidak diketahui1
Dinda syufradian PutraAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Tinjauan komperatif pembentukan pemekaran kecamatan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Husnawijaya, Rafid</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Zarkasi, A</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">tinjauan;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">komperatif;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pembentukan;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pemekaran;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">kecamatan;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan 1.) untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 2.) untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan perbandingan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Perbedaan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan teknis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar. Persamaan a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif. 2.) (a) Kelebihan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan, (b) Kekurangan Kebijakan pemekaran dalam implementasinya sering prosedurnya tidak benar sehingga banyak yang justru menimbulkan konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan Hendaknya mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah di mana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah.
&amp;nbsp;
Kata Kunci: Tinjauan, Komperatif, Pembentukan, Pemekaran, Kecamatan</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2023-02-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/19013</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v3i1.19013</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 3 No. 1 (2023); 100-110</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v3i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/19013/15241</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Rafid Husnawijaya Husnawijaya</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>