Akses terbuka
Jurnal
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
Limbago: Journal of Constitutional Law
ISSN 2797-9040
Terbit 2023-02-28
Penerbit Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa en
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan Dewan Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan Bagaimana cara memperkuat fungsi Dean Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu dalam menggunakan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja. Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki atas pelanggaran yang terjadi di lingkup jurnalistik. Dan juga kini tantangan yang datang bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers yang kerap melakukan tindakan yang tidak netral, yang dikarenakan pemilik perusahaan pers itu sendiri menggunakan media nya sebagai sarana berpolitik.
Jaringan kolaborasi para penulis
14 penulis ·
17 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS </dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Yanto, Rachmad </dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Priskap, Ridham </dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Pers;</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Dewan Pers;</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Kemerdekaan Pers;</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan Dewan Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan Bagaimana cara memperkuat fungsi Dean Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu dalam menggunakan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja. Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki atas pelanggaran yang terjadi di lingkup jurnalistik. Dan juga kini tantangan yang datang bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers yang kerap melakukan tindakan yang tidak netral, yang dikarenakan pemilik perusahaan pers itu sendiri menggunakan media nya sebagai sarana berpolitik.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
<dc:date>2023-02-28</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/19122</dc:identifier>
<dc:identifier>10.22437/limbago.v3i1.19122</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 3 No. 1 (2023); 86-99</dc:source>
<dc:source>2797-9040</dc:source>
<dc:source>10.22437/limbago.v3i1</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/19122/15243</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Rachmad Yanto</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Yanto, R., & Priskap, R. (2023). FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS. Limbago: Journal of Constitutional Law, 3(1), 86–99. https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.19122
Salin
IEEE
R. Yanto and R. Priskap, “FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS,” Limbago: Journal of Constitutional Law, vol. 3, no. 1, pp. 86–99, 2023, doi: 10.22437/limbago.v3i1.19122.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.