Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI/WALIKOTA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 2 No. 3 (2022) · hlm. 336–348

DOI
10.22437/limbago.v2i3.20084
ISSN
2797-9040
Terbit
2022-10-31
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Abstract The purpose of this study was to: 1) determine the implementation of the local government system by the Plt Regent; 2) determine the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government. The research is juridical normative with Statuta approach, Conceptual approach and Pendekatan kasus case approach and analyzed descriptively. The result of this study was: 1) the implementation of the local government system by the Plt Regent still causes problems such as Plt that have not carried out their duties properly so that they do not provide changes to the regions they lead, as well as errors in the formation of policies that actually violate the limits of authority. 2) the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government has not been explained in detail in the law on local government, but it is regulated in law number 30 of 2014 concerning government administration, SK BKN 26/2016 and government regulation number 49 of 2008 and the limitation of Plt authority in the regional government system is administrative in nature. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota; 2) mengetahui batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach) dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian adalah: 1) Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota masih menimbulkan permasalahan seperti masih adanya Plt yang belum menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak memberikan perubahan bagi daerah yang dipimpin, serta kesalahan dalam pembentukan kebijakan yang justru melanggar Batasan kewenangan. 2) Batasan-batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan batasan kewenangan Plt Bupati dalam system pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

19 penulis · 26 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad Alfin Ardian AlfinAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Alfin Ardian AlfinAfiliasi tidak diketahui1
Fira NatashaUniversitas Jambi1
Wahyu Wahyu saputraUniversitas Jambi1
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi1
Alcika FerdinUniversitas Jambi1
Rachmad YantoUniversitas Jambi1
Muhammad AminUniversitas Jambi1
Refsinas RefsinasUniversitas Jambi1
Riyan RipaldiUniversitas Jambi1
AnsorullahAfiliasi tidak diketahui1
Mukhaimin SukriAfiliasi tidak diketahui1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Siska HasraAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Daffa FadhillahAfiliasi tidak diketahui1
BustanuddinAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Daffa FadhillahAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI/WALIKOTA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en"> Gustian Isvardo, Enrico</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">priskap, ridham </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Plt Bupati;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract
The purpose of this study was to: 1) determine the implementation of the local government system by the Plt Regent; 2) determine the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government. The research is juridical normative with Statuta approach, Conceptual approach and Pendekatan kasus case approach and analyzed descriptively. The result of this study was: 1) the implementation of the local government system by the Plt Regent still causes problems such as Plt that have not carried out their duties properly so that they do not provide changes to the regions they lead, as well as errors in the formation of policies that actually violate the limits of authority. 2) the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government has not been explained in detail in the law on local government, but it is regulated in law number 30 of 2014 concerning government administration, SK BKN 26/2016 and government regulation number 49 of 2008 and the limitation of Plt authority in the regional government system is administrative in nature.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota; 2) mengetahui batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach) dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian adalah: 1) Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota masih menimbulkan permasalahan seperti masih adanya Plt yang belum menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak memberikan perubahan bagi daerah yang dipimpin, serta kesalahan dalam pembentukan kebijakan yang justru melanggar Batasan kewenangan. 2) Batasan-batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan batasan kewenangan Plt Bupati dalam system pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2022-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/20084</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v2i3.20084</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 2 No. 3 (2022); 336-348</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v2i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/20084/14635</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Enrico gustian isvardo</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>