Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 3 No. 1 (2023) · hlm. 22–37

DOI
10.22437/limbago.v3i1.20114
ISSN
2797-9040
Terbit
2023-02-28
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui alasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat, 2) untuk mengetahui Implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil, dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU P3 khususnya berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, teknik pembentukan, teknis penulisan, asas pembentukan peraturan dan partisipasi masyarakat, 2) implikasi hukum terhadap putusan tersebut bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun pasca putusan dibacakan, jika perbaikan tersebut tidak selesai, demi kepastian hukum. Seluruh ayat, pasal, maupun undang-undang yang dicabut dengan keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali, serta dalam waktu perbaikan, UU Cipta Kerja masih berlakua dan tidak diperbolehkan membentuk peraturan pelaksana ataupun mengambil kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

33 penulis · 64 tautan kepenulisan bersama · 13 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Mulawarman University
  • University of Szeged
  • Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
  • Teesside University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Elita RahmiUniversitas Jambi3
Israh IsrahAfiliasi tidak diketahui1
Erni Veronica SidabutarMulawarman University1
Esmar SupriantoMulawarman University1
Rofi Aulia RahmanUniversity of Szeged1
Eko NuriyatmanUniversitas Jambi1
Nova Bela DhytaUniversitas Jambi1
Meline Gerarita SitompulPoliteknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan1
Fitria FitriaUniversitas Jambi1
Putri DianaUniversitas Jambi1
Penti ZaharaUniversitas Jambi1
Iswandi IswandiUniversitas Jambi1
M. ThalibUniversitas Jambi1
Fadjri HabibillahUniversitas Jambi1
Firmansyah PutraUniversitas Jambi1
Deki AzhariUniversitas Jambi1
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi1
Melia Surya DharmaUniversitas Jambi1
Muhammad AminUniversitas Jambi1
Nadya AzzahraUniversitas Jambi1
Yetniwati YetniwatiUniversitas Jambi1
Iqbal AnshoriUniversitas Jambi1
Raffles RafflesUniversitas Jambi1
Dwi TubagusUniversitas Jambi1
Fauzi SyamUniversitas Jambi1
Rio Yusri MaulanaUniversitas Jambi1
IWK. Teja SukmanaTeesside University1
Eko NuriyatmanAfiliasi tidak diketahui1
Firdaus ArifinAfiliasi tidak diketahui1
Sitta SarayaAfiliasi tidak diketahui1
Enas QutieshatAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kajian Yuridis  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Hirma, Hirma</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Syamsir, Syamsir </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Putusan Mahkamah Konstitusi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">undang-undang cipta kerja;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui alasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat, 2) untuk mengetahui Implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil, dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU P3 khususnya berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, teknik pembentukan, teknis penulisan, asas pembentukan peraturan dan partisipasi masyarakat, 2) implikasi hukum terhadap putusan tersebut bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun pasca putusan dibacakan, jika perbaikan tersebut tidak selesai, demi kepastian hukum. Seluruh ayat, pasal, maupun undang-undang yang dicabut dengan keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali, serta dalam waktu perbaikan, UU Cipta Kerja masih berlakua dan tidak diperbolehkan membentuk peraturan pelaksana ataupun mengambil kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2023-02-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/20114</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v3i1.20114</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 3 No. 1 (2023); 22-37</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v3i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/20114/15247</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Hirma Hirma</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>