Akses terbuka
Jurnal
ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 3 No. 1 (2023) · hlm. 1–21
ISSN 2797-9040
Terbit 2023-02-28
Penerbit Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa en
Abstrak
Skripsi ini membahas analisis yuridis tentang kedudukan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam sistem ketatanegaraan indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana akan mengupas kedudukan Bawalu itu sendiri. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang dimaksud diharapkan nantinya dalam penyelenggara pemilu Bawaslu hadir untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang terlembaga dalam pengawasan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Temuan dalam skripsi ini bahwa dalam struktur kelembagaan negara, bawaslu berkedudukan sebagai lembaga yang turut serta dalam proses pemilu bersama dengan komisi pemilihan umum (KPU) juga dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Dalam keterkaitannya dengan dua lembaga tersebut. Selain itu jika dilihat dari fungsi kelembagaan kedudukan bawaslu berfungsi sebagai lembaga negara penunjang dan sebagai lembaga quasi yudisial.
Jaringan kolaborasi para penulis
16 penulis ·
21 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Jambi Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Sari Puspita, Puput </dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Arfa'i, Arfa'i</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Kedudukan;</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">bawaslu;</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">sistem ketatanegaraan;</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Skripsi ini membahas analisis yuridis tentang kedudukan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam sistem ketatanegaraan indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana akan mengupas kedudukan Bawalu itu sendiri. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang dimaksud diharapkan nantinya dalam penyelenggara pemilu Bawaslu hadir untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang terlembaga dalam pengawasan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Temuan dalam skripsi ini bahwa dalam struktur kelembagaan negara, bawaslu berkedudukan sebagai lembaga yang turut serta dalam proses pemilu bersama dengan komisi pemilihan umum (KPU) juga dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Dalam keterkaitannya dengan dua lembaga tersebut. Selain itu jika dilihat dari fungsi kelembagaan kedudukan bawaslu berfungsi sebagai lembaga negara penunjang dan sebagai lembaga quasi yudisial.
&nbsp;
&nbsp;</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
<dc:date>2023-02-28</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/20115</dc:identifier>
<dc:identifier>10.22437/limbago.v3i1.20115</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 3 No. 1 (2023); 1-21</dc:source>
<dc:source>2797-9040</dc:source>
<dc:source>10.22437/limbago.v3i1</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/20115/15249</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 puput sari Puput Sari Puspita </dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Sari Puspita, P., & Arfa'i, A. (2023). ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Limbago: Journal of Constitutional Law, 3(1), 1–21. https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115
Salin
IEEE
P. Sari Puspita and A. Arfa'i, “ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA,” Limbago: Journal of Constitutional Law, vol. 3, no. 1, pp. 1–21, 2023, doi: 10.22437/limbago.v3i1.20115.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.