Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 3 No. 2 (2023) · hlm. 261–279

DOI
10.22437/limbago.v3i2.24215
ISSN
2797-9040
Terbit
2023-06-22
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2) Mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah: 1)Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan baik secara preventif maupun represif sedangkan untuk peraturan daerah selain itu dilakukan pengawasan represif, dengan cara menyampaikan kepada pemerintah pusat. 2)Implikasi adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak adanya lagi kewenangan Menteri dan/atau Gubernur di dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Sedangkan di dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 Mahkamah memberikan putusan bahwa pemerintahan pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah di tingkat Provinsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah memberikan hal yang baru, kini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur kehilangan wewenangnya dalam melakukan judicial review terhadap peraturan di tingkat daerah.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

32 penulis · 57 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Meri YarniUniversitas Jambi5
Irwandi IrwandiUniversitas Jambi3
Netty NettyUniversitas Jambi3
Taufan Dyusandra PutraAfiliasi tidak diketahui1
Andrizal AndrizalUniversitas Jambi1
Faizah BafadhalUniversitas Jambi1
Pando PandoUniversitas Jambi1
Diana MaríaUniversitas Jambi1
Ferdiansyah HanafiUniversitas Jambi1
Iglesias PanjaitanUniversitas Jambi1
Muhammad AziimUniversitas Jambi1
Sari FebriyantiUniversitas Jambi1
Khusnul IkhsanaUniversitas Jambi1
Dio Siaga Putra PulunganUniversitas Jambi1
Muhammad RahmaniUniversitas Jambi1
M. Reza SaputraAfiliasi tidak diketahui1
Arfa'i Arfa'iUniversitas Jambi1
Sumarno SumarnoUniversitas Jambi1
Muhammad EritonUniversitas Jambi1
Satriadi SatriadiUniversitas Jambi1
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi1
Tania Ananda PratiwiUniversitas Jambi1
Iswandi IswandiUniversitas Jambi1
Guruh HidayatUniversitas Jambi1
Ivory Sandora MartinUniversitas Jambi1
Adeb Davega PrasnaUniversitas Jambi1
Lauri JulianiUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Pebriana WulandariUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Armin, Ulfa</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Kosariza, Kosariza</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ansorullah, Ansorullah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">pengawasan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Peraturan Daerah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Peraturan Perundang-undangan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2) Mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah : 1)Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan baik secara preventif maupun represif &amp;nbsp;sedangkan untuk peraturan daerah selain itu dilakukan pengawasan represif, dengan cara menyampaikan kepada pemerintah pusat. 2)Implikasi adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak adanya lagi kewenangan Menteri dan/atau Gubernur di dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Sedangkan di dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 Mahkamah memberikan putusan bahwa pemerintahan pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah di tingkat Provinsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah memberikan hal yang baru, kini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur kehilangan wewenangnya dalam melakukan judicial review terhadap peraturan di tingkat daerah.
&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2023-06-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/24215</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v3i2.24215</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 3 No. 2 (2023); 261-279</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v3i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/24215/15889</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Ulfa Armin, Kosariza, Ansorullah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>