Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 3 No. 3 (2023) · hlm. 337–355

DOI
10.22437/limbago.v3i3.26316
ISSN
2797-9040
Terbit
2023-10-30
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1). untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden ak dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf pr esiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden bahwa pembentukan Kantor Staf Presiden merupakan hak prerogratif presiden yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 namun Kewenangan yang diberikan kepada Kantor Staf Presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam UU Kementerian Negara dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden bahwa terjadinya benturan kewenangan KSP dalam dua aspek, yaitu benturan di internal lembaga kepresidenan dan benturan di eksternal lembaga kepresidenan. Di internal lembaga kepresidenan, secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan istana, yaitu Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

13 penulis · 19 tautan kepenulisan bersama · 7 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Universitas Muhammadiyah Bengkulu
  • Universitas Syiah Kuala
  • National University of Malaysia
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad EritonUniversitas Jambi1
Muhsin Iwan SaputraUniversitas Jambi1
Firmansyah PutraUniversitas Jambi1
Yasin Abdul HaqUniversitas Jambi1
Deni Reza KurniawanUniversitas Jambi1
Muhammad AminUniversitas Jambi1
Nada Nabila Ivhone JUniversitas Muhammadiyah Bengkulu1
Merri Sri HartatiUniversitas Muhammadiyah Bengkulu1
Muhjam KamzaUniversitas Syiah Kuala1
Saminan SaminanUniversitas Syiah Kuala1
M S RasulNational University of Malaysia1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Almichael, A.Zikri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Irwandi, Irwandi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Peraturan Presiden;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hak Prerogatif;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Staf Kepresidenan;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan 1). untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden ak dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf pr esiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden bahwa pembentukan Kantor Staf Presiden merupakan hak prerogratif presiden yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 namun Kewenangan yang diberikan kepada Kantor Staf Presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam UU Kementerian Negara dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden bahwa terjadinya benturan kewenangan KSP dalam dua aspek, yaitu benturan di internal lembaga kepresidenan dan benturan di eksternal lembaga kepresidenan. Di internal lembaga kepresidenan, secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan istana, yaitu Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2023-10-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/26316</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v3i3.26316</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 3 No. 3 (2023); 337-355</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v3i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/26316/16821</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Zikri, Irwandi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>