Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Urgensi Pembentukan Dewan Pengawas pada Lembaga Komisi Pemberatasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 4 No. 3 (2024) · hlm. 273–285

DOI
10.22437/limbago.v4i3.33047
ISSN
2797-9040
Terbit
2024-10-31
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 membawa perubahan baru pada struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan dewan pengawas ini menimbulkan polemik di kalangan ahli hukum dan masyarakat, dimana terdapat pro dan kontra terhadap kewenangan yang diberikan kepada dewan pengawas ini. Dewan Pengawas dibentuk tidak hanya untuk mengawasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK, tetapi juga untuk mencampuri urusan prosedural tugas KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia agar kewenangannya dianggap lebih unggul dan dianggap mampu. untuk melemahkan Lembaga KPK. Padahal, sebelumnya di lembaga ini juga terdapat pengawasan internal KPK yang dilakukan oleh direktorat pengawasan internal dan pengaduan masyarakat serta komite etik yang berhak mengadili pimpinan KPK jika melakukan pelanggaran. kode etik. Sehingga ada yang menganggap keberadaan dewan pengawas ini perlu dibentuk, namun kewenangannya hanya memantau kinerja pimpinan dan pegawai KPK, yang mungkin selama ini belum dijalankan secara efektif oleh pengawas internal KPK. Kata kunci: Dewan Pengawas, Pembentukan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

29 penulis · 56 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Meri YarniUniversitas Jambi2
EstyAfiliasi tidak diketahui2
Yudou BakashibatAfiliasi tidak diketahui2
Novita LestariAfiliasi tidak diketahui1
Firmansyah PutraAfiliasi tidak diketahui1
Nur Azizah NstAfiliasi tidak diketahui1
A ZarkasiAfiliasi tidak diketahui1
Zachary RaihanAfiliasi tidak diketahui1
Ridham PriskapUniversitas Jambi1
Mukhaimin SukriAfiliasi tidak diketahui1
Mardi AlamsyahAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad EritonUniversitas Jambi1
Muhammad AminAfiliasi tidak diketahui1
Ilham Mulia SiregarAfiliasi tidak diketahui1
Adeb Davega PrasnaUniversitas Jambi1
Desta Angga RamadaniAfiliasi tidak diketahui1
Anne Ajria destaAfiliasi tidak diketahui1
Sri ulanAfiliasi tidak diketahui1
Firmansyah PutraUniversitas Jambi1
Della MariskaAfiliasi tidak diketahui1
AgusAfiliasi tidak diketahui1
Miftah AlfahreziAfiliasi tidak diketahui1
MuhammadAfiliasi tidak diketahui1
Hera SeftiyanaAfiliasi tidak diketahui1
Raden Ziljian IbadillahAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Urgensi Pembentukan Dewan Pengawas pada Lembaga Komisi Pemberatasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en"> Adrun Nafiz, M</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Syamsir</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ansorullah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Iswandi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Dewan Pengawas</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pembentukan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Komisi Pemberantasan Korupsi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 membawa perubahan baru pada struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan dewan pengawas ini menimbulkan polemik di kalangan ahli hukum dan masyarakat, dimana terdapat pro dan kontra terhadap kewenangan yang diberikan kepada dewan pengawas ini. Dewan Pengawas dibentuk tidak hanya untuk mengawasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK, tetapi juga untuk mencampuri urusan prosedural tugas KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia agar kewenangannya dianggap lebih unggul dan dianggap mampu. untuk melemahkan Lembaga KPK. Padahal, sebelumnya di lembaga ini juga terdapat pengawasan internal KPK yang dilakukan oleh direktorat pengawasan internal dan pengaduan masyarakat serta komite etik yang berhak mengadili pimpinan KPK jika melakukan pelanggaran. kode etik. Sehingga ada yang menganggap keberadaan dewan pengawas ini perlu dibentuk, namun kewenangannya hanya memantau kinerja pimpinan dan pegawai KPK, yang mungkin selama ini belum dijalankan secara efektif oleh pengawas internal KPK.
Kata kunci: Dewan Pengawas, Pembentukan, Komisi Pemberantasan Korupsi.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2024-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/33047</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v4i3.33047</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 4 No. 3 (2024); 273-285</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v4i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/33047/19242</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 M  Adrun Nafiz, Syamsir, Ansorullah, Iswandi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>