Akses terbuka
Jurnal
Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2019
Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 4 No. 2 (2024) · hlm. 231–240
ISSN 2797-9040
Terbit 2024-10-30
Penerbit Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa en
Abstrak
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris artinya penelitian dengan melakukan wawancara langsung dan pengambilan data untuk menganalisis sejauh mana peraturan berlaku secara efektif. Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam rumah tangga, tempat kerja, politik, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan meningkatkan taraf kehidupannya maka akan memberikan pengaruh besar bagi kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dimiliki dinas ternyata belum terlaksana secara maksimal dan belum mampu menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Kata Kunci; Faktor Penghambat, Peranan, Perlindungan Perempuan.
Jaringan kolaborasi para penulis
15 penulis ·
24 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Jambi Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2019</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Nurul Sesya, Febby</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Kosariza</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Arfa'i</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Perlindungan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Peranan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Perempuan</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris artinya penelitian dengan melakukan wawancara langsung dan pengambilan data untuk menganalisis sejauh mana peraturan berlaku secara efektif. Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam rumah tangga, tempat kerja, politik, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan meningkatkan taraf kehidupannya maka akan memberikan pengaruh besar bagi kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dimiliki dinas ternyata belum terlaksana secara maksimal dan belum mampu menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.
Kata Kunci; Faktor Penghambat, Peranan, Perlindungan Perempuan.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
<dc:date>2024-10-30</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/33339</dc:identifier>
<dc:identifier>10.22437/limbago.v4i2.33339</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 4 No. 2 (2024); 231-240</dc:source>
<dc:source>2797-9040</dc:source>
<dc:source>10.22437/limbago.v4i2</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/33339/18575</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Febby Nurul Sesya, Kosariza, Arfa'i</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Terindeks
lewat DOI
0 sitasi
Crossref
Tidak ditemukan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
Sitasi artikel ini
APA 7
Nurul Sesya, F., Kosariza, & Arfa'i (2024). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2019. Limbago: Journal of Constitutional Law, 4(2), 231–240. https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.33339
Salin
IEEE
F. Nurul Sesya, Kosariza, and Arfa'i, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2019,” Limbago: Journal of Constitutional Law, vol. 4, no. 2, pp. 231–240, 2024, doi: 10.22437/limbago.v4i2.33339.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.