Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Dairi

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 5 No. 2 (2025) · hlm. 80–91

DOI
10.22437/limbago.v5i2.33359
ISSN
2797-9040
Terbit
2025-06-28
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Tujuan dilakukannya Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana mekanisme yang dibuat oleh kepala desa dalam hal memberhentikan perangkat desa, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Thaun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Adapun topk permasalahan yang diangkat dalam penulis adalah: 1). Bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, di Desa Bunturaja. 2). Apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi perangkat desa dalam hal memberhentikan perangkat desa di Desa Bunturaja. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini berangkat dari adanya suatu tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, atau dalam bahasa hukum penelitian ini berfokus pada Das Sein dan Das Sollen. Penelitian ini menggunakan spesifkasi penelitian yang bersifat deskriptif analisa, yaitu penelitian ini menggambarkan, menelaah serta menganalisis hasil penelitian di lapangan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Mekanisme yang dilakukan oleh Kepala desa sebagai pemimpin desa dalam hal pemberhentian perangkat desa belum berpedoman penuh pada Peraturan Perundnag - Undangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat desa. 2). Faktor - faktor yang mempengaruhi kepala desa dalam hal pemberhentian perangkat desa yaitu diantaranyaa. kurang nya wawasan kepala desa dalam hal memahami Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, adanya kekuasaan/ kewenangan sendiri yang dipakai secara sepihak, adanya ikatan politik secara tersendiri suai pemilihan kepala daerah, serta adanya beberapa faktor.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

17 penulis · 28 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Nataya Resti NatasyaAfiliasi tidak diketahui2
Febby Nurul SesyaAfiliasi tidak diketahui1
KosarizaAfiliasi tidak diketahui1
Dian EfianingsihAfiliasi tidak diketahui1
BustanuddinAfiliasi tidak diketahui1
Nike ArdilaAfiliasi tidak diketahui1
Aswari HepniAfiliasi tidak diketahui1
Kiki Riski SaputriAfiliasi tidak diketahui1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Kiki Riski SaputriAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad AminAfiliasi tidak diketahui1
Apri AndanaAfiliasi tidak diketahui1
AnsorullahAfiliasi tidak diketahui1
Hera SeftiyanaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Dairi</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Loly</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa'i</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan Kepala Desa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">mengangkat dan memberhentikan perangkat desa</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Tujuan dilakukannya Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana mekanisme yang dibuat oleh kepala desa dalam hal memberhentikan perangkat desa, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Thaun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Adapun topk permasalahan yang diangkat dalam penulis adalah: 1). Bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, di Desa Bunturaja. 2). Apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi perangkat desa dalam hal memberhentikan perangkat desa di Desa Bunturaja. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini berangkat dari adanya suatu tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, atau dalam bahasa hukum penelitian ini berfokus pada Das Sein dan Das Sollen.  Penelitian ini menggunakan spesifkasi penelitian yang bersifat deskriptif analisa, yaitu penelitian ini menggambarkan, menelaah serta menganalisis hasil penelitian di lapangan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Mekanisme yang dilakukan oleh Kepala desa sebagai pemimpin desa dalam hal pemberhentian perangkat desa belum berpedoman penuh pada Peraturan  Perundnag - Undangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat desa. 2). Faktor - faktor yang mempengaruhi kepala desa dalam hal pemberhentian perangkat desa yaitu diantaranyaa. kurang nya wawasan kepala desa dalam hal memahami Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, adanya kekuasaan/ kewenangan sendiri yang dipakai secara sepihak, adanya ikatan politik secara tersendiri suai pemilihan kepala daerah, serta adanya beberapa faktor. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2025-06-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/33359</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v5i2.33359</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law; 80-91</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v5i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/33359/21303</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Loly Devi Lumbanbatu, Arfa'i, Muhammad Amin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>